Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Nasabah di Bank

foto/net

SURYAKEPRI.COM – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan. Aturan ini berlaku sejak diundangkan, yakni 8 Mei 2017.

Aturan ini diterbitkan untuk kepentingan perpajakan guna memenuhi standar kebijakan internasional terkait Automatic Exchange of Information (AEoI). Mereka yang memukarkan informasi keuangan tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Otomatis, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah bisa mengintip data nasabah yang ada di perbankan. Apakah ini akan berpengaruh kepada kenyamanan nasabah dalam menyimpan dananya di perbankan?

Kepala ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menuturkan, aturan tersebut tidak berpengaruh kepada dana pihak ketiga (DPK) di perbankan. Ini karena aturan tersebut diberlakukan di seluruh dunia.

“Dana-dana besar, tapi kalau dana-dana di bawah 1 juta dollar AS, 10 juta dollar AS sepertinya tidak (pengaruh),” kata David ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (17/5/2017).