SURYAKEPRI.COM – Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan penerapan Kawasan Ekonomi Khusus harus mampu menyelesaikan dan mengairahkan perekonomian di Kepri. Harus ada penyelesaian secara komprehensip, termasuk semua persoalan termasuk pembagian urusan dan kewenangan.
“Penyelesaiannya harus komprehensif. Kewenangan dan urusan harus terbagi dengan jelas, tidak ada tumpang tindih dan menyulitkan investasi yang masuk,” kata Nurdin usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas KEK Batam Rempang Galang di Ruang Ali Wardana Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/7).
Rakortas ini dipimpin langsung Menko Perekonomian Darmin Nasution. Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalin dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Dari Kepri tampak hadir amggota DPRD Taba Iskandar, Asisten Ekonomi Pembangunan Syamsul Bahrum dan Kepala Bappeda Batam Wan Darussalam.
Gubernur menyebutkan, penerapan KEK untuk sejumlah daerah di Kepri akan mempercepat pembangunan di kawasan tersebut. Untuk KEK yang akan diterapkan di Kepri, Nurdin menggariskan harus sesuai dengan Perda RTRW yang sudah disahkan tahun ini.
“Pada Perda No 1 Tahun 2017 Tentang RTRW Provinsi Kepulauan Riau, di situ sudah ditegaskan tentang planologi-zonasi pada struktur dan fungsi kawasan sudah ditetapkan,” kata Nurdin.
Menurut Nurdin pada kesempatan itu pihaknya menyampaikan bahwa penerapannya harus sesuai dengat aturan tentang KEK yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat.
Pada UU Nomor 39 tahun 2009 tentang KEK misalnya, di situ memang ditegaskan bahwa posisi pemerintah daerah harus kuat. Karena KEK malah memperkuat otonomi daerah dengan mempercepat pembangunan.
Nurdin memang berkali-kali memintan agar KEK Batam, Rempang, Galang, dipercepat. KEK juga diminta agar segera diberlakukan di Bintan dan Karimun. Demikian juga dengan Natuna dan Anambas, dipercepat menjadi KEK Pariwisata.
“Jika sudah KEK, ekonomi Kepri akan tumbuh lebih cepat,” kata Nurdin dalam berbagai kesempatan.
Nurdin sendiri sudah menerbitkan SK yang membentuk Tim Percepatan Pengembangan KEK di Provinsi Kepri. Hal-hal tersebut, sudah disampaikan Nurdin dalam Rapat Terbatas yang bersama Jokowi, Wapres HM Jusuf Kalla dan sejumlah anggota Kabinet Kerja.(*/ria)
