Gubernur Kepri Dorong UU Provinsi Kepulauan

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan peserta Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan, Senin (29/1) di Hotel Swiss Bell, Batam. suryakepri.com/ist
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM – Gubernur Kepri H Nurdin Basirun selaku Ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan meminta pemerintah pusat untuk mendukung penuh pembangunan di seluruh Provinsi Kepulauan. Hal itu karena, rencana dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan berbeda dengan provinsi yang berciri daratan.

“Permintaan khusus ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat bisa semakin maksimal. Apalagi daerah Kepulauan juga merupakan benteng pertahanan keamanan perbatasan karena berbatasan dengan negara luar,” ungkap Nurdin pada pembukaan Konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan, Senin (29/1) di Hotel Swiss Bell, Batam.

Menurut Nurdin political will pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam membangun daerah kepulauan secara maksimal. Apabila tidak, pembangunan di daerah kepulauan akan lambat.

“Saya sangat berharap konferensi Pemerintah Daerah Kepulauan ini dapat memberikan rekomendasi secara riil untuk pemberintah pusat. Salah satunya agar pemerintah pusat bisa mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan menjadi UU Provinsi Kepulauan,” jelas Nurdin.

Menurut Nurdin, saat ini provinsi kepulauan bukan tidak bisa berbuat. Tapi, provinsi-provinsi kepulauan ingin berbuat maksimal untuk kepentingan NKRI.

“Kami punya semangat bahari, jangan diragukan lagi. Tapi jika tidak dibantu pemerintah pusat dalam regulasi, tak kan bisa kami mencapai hasil pembangunan yang maksimal,” tegas Nurdin.

Dalam laporan selaku Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Pemerintah Kepulauan, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS.Arif Fadillah, juga menyampaikan bahwa sasaran utama dalam konferensi kali ini adalah mendesak agar RUU Daerah Kepulauan bisa segera disahkan menjadi UU Daerah Kepulauan.

“Sasarannya adalah apa yg dirumuskan dalam konferensi ini bisa  berguna dalam  pembangunan daerah kepulauan. Serta  mendorong agar Rencana UU Pemerintah Daerah Kepulauan bisa segera terwujud menjadi Undang-Undang,” kata Arif.

Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan (BKS)  beranggotakan Provinsi Kepri,  Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka Belitung,  Maluku, Maluku Utara,  Sulawesi Utara, dan  Sulawesi Tenggara.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.