Dirjen Bea dan Cukai Cabut Rokok Bebas Cukai di Batam

ilustrasi Pita cukai rokok di Jakarta.
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI. COM, JAKARTA – Keistimewaan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) alias free trade zone (FTZ) tak sepenuhnya “bebas”. Pemerintah mencabut pembebasan cukai rokok dan mikol untuk masuk ke daerah FTZ Batam.

Keputusan ini dilakukan sesuai rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merekomendasikan percepatan untuk perubahan status Kota Batam yang saat ini masih berstatus FTZ.

Rekomendasi itu keluar karena berdasarkan hasil studi tim penilitian dan pengembangan (Litbang) KPK, yang menyebutkan pengeluaran (cost) lebih besar daripada pendapatan (benefit).

Kemudian rekomendasi lain yang diebrikan yaitu dengan membubarkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam dan memberikan kewenangan pemerintah daerah setempat untuk melakukan pengeloaan perizinan, dengan pengawasan ketat dari pemerintah pusat.

Selain itu, temuan dari tim Litbang KPK ada juga menyangkut potensial loss selama kurun waktu dari tahun 2013-2016 sebesar Rp 111 triliun. Hal ini menurutnya menyebabkan kerugian pada negara, dari sektor pajak

Penghapusan fasilitas fiskal tersebut juga berlaku untuk barang kena cukai (BKC) lainnya seperti etanol dan minuman yang mengandung etil alkholol.

Empat daerah yang menjadi kawasan perdagangan bebas adalah Batam, Bintan, Sabang, dan Karimun.

Keputusan ini diumumkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi di Kantor Kemenkeu, Kamis (16/5/2019). Seperti dikutip dari kontan.co.id, Heru mengatakan tidak ada lagi pembebasan barang kena cukai di FTZ.

Menurut dia, pencabutan fasilitas pembebasan cukai di FTZ merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan rekomendasi KPK tersebut, Heru mengatakan, pemerintah menggelar evaluasi dan koordinasi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.