Pencabutan PPH 25
Ditjen Pajak: Demi Penyederhanaan Regulasi dan Kepastian Hukum

Foto ilustrasi (consultan.com)

SURYAKEPRI.COM, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak menyatakan, pencabutan aturan tentang pajak penghasilan Pasal 25 bertujuan memberi kepastian hukum.

Melalui situs resminya, Ditjen Pajak mengklarifikasi pemberitaan mengenai pencabutan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Dijelaskan bahwa pencabutan PER-32/PJ/2010 dilakukan untuk menyederhanakan regulasi dan memberi kepastian hukum, tanpa mengubah substansi ketentuan terkait angsuran PPh pasal 25, mengingat substansi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-215/2018.