Selain Telisik OTT, KPK Ingatkan Para Kepala Daerah di Kepri Soal Aset

Petugas monitoring dari Korwil 2 berdiskusi dengan Wali Kota Batam, Rudi dan pejabat lainnya. (foto/ist/kpk)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM, BATAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penyelesaian konflik terkait kepemilikan dan pengelolaan aset di Provinsi Kepulauan Riau.

Oleh karena itu, selain penanganan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kasus gubernur Nurdin Basirun, KPK juga menurunkan tim lain.

KPK menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke di sejumlah insansi di Kepri. Pada Selasa (23/7) tim KPK mengumpulkan para pejabat dari stakeholders terkait.

Baca: Di mana Istri dan Anak Nurdin saat Rumah Digeledah? Ini Kata Saksi

Baca: Investor Malaysia Lirik Peluang Proyek di Batam, Sektor Railway Paling Memikat

Baca: Lukaku Tak Akan Siap di Awal Musim

Koordinator Wilayah II KPK Abdul Haris mengatakan, rekomendasi tersebut diberikan atas temuan terkait permasalahan kepemilikan dan pengelolaan aset yang menjadi salah satu persoalan menonjol selama ini.

Terlebih, permasalahan tersebut melibatkan sejumlah Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun.

Haris menjelaskan, beberapa konflik kepemilikan aset terjadi karena proses pemekaran dan proses hibah yang tidak tuntas serta terbatasnya bukti administratif kepemilikan.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.