Diwarnai Aksi Walk Out, APBD-P Karimun 2019 Disahkan Rp 1,3 Triliun

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim (kiri) menerima pengesahan Perda KUPA-PPA Perubahan APBD Karimun Tahun Anggaran 2019 dari Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat, Senin (29/7/2019).(suryakepri.com/yahya)
Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim (kiri) menerima pengesahan Perda KUPA-PPA Perubahan APBD Karimun Tahun Anggaran 2019 dari Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat, Senin (29/7/2019).(suryakepri.com/yahya)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM, KARIMUN – Diwarnai aksi walk out Fraksi Gerindra, KUPA-PPA APBD-P Karimun 2019 disahkan Rp 1,3 triliun.

DPRD Karimun mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUPA-PPA) APBD Perubahan Karimun 2019 saat rapat paripurna, Senin (29/7/2019) sore.

KUPA-PPA APBD-P Karimun Tahun Anggaran 2019 disahkan sebesar Rp 1.390.697.061.515.

Baca: Bakamla RI Sergap Kapal Bermuatan 70 Ton Solar Ilegal di Rempang

Baca: Banyak Warga Kesal Menduga Data Pribadi Bocor, Begini Penegasan Mendagri

Baca: Fraksi Gerindra Walk Out dari Paripurna DPRD Karimun, Ada Apa?

Angka tersebut menyusut sebesar Rp 18,4 miliar atau lebih tepatnya Rp 18.457.000.000 dari Rp 1.408.154.061.515 sebelum dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun.

KUPA-PPA APBD-P Karimun 2019 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Juru bicara Banggar DPRD Karimun, Komaruddin dalam laporannya mengatakan, Pendapatan Daerah sebelum dibahas bersama dengan Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Karimun sebesar Rp 1.381.882.860.811.

“Setelah dibahas menjadi Rp 1.370.425.860.811 atau berkurang sebesar Rp 11,4 miliar atau tepatnya Rp 11.457.000.000,” kata Komaruddin.

Belanja daerah sebelum dibahas sebesar Rp 1.408.154.061.515, setelah pembahasan sebesar Rp 1.390.697.061.515 atau berkurang sebesar Rp 18.457.000.000.

Pembiayaan tidak mengalami perubahan setelah pembahasan sebesar Rp 26,2 miliar atau tepatnya Rp 26.271.200.704.

Komaruddin juga mengatakan, pada KUPA-PPA APBD-P Karimun tersebut turut dibuat pos pembayaran utang tahun 2018 dan penyesuaian anggaran barang, jasa dan belanja modal.

“Hal itu sebagai akibat defisit Silpa serta rasionalisasi beberapa anggaran sampai akhir tahun 2019,” kata Komaruddin.

Sayangnya, jubir Banggar DPRD Karimun itu tidak menyebutkan besaran utang, besaran defisit Silpa dan anggaran mana saja yang mengalami rasionalisasi. (hay)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.