13 Badan Usaha Taksi Online di Batam Terima Izin Prinsip

Pengemudi taksi daring mengantarkan penumpang di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (15/11/2018). - ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ilustrasi, Pengemudi taksi daring mengantarkan penumpang di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (15/11/2018). Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan peraturan baru taksi daring dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) mulai berlaku Desember mendatang, menggantikan tiga Permen sebelumnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Permenhub yang baru tersebut diantaranya membahas terkait tarif, kuota, badan usaha dan syarat lainnya. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM, BATAM – Sebanyak 13 badan usaha taksi online di Kota Batam bisa bernapas lega. Mereka bakal segera mendapatkan surat izin prinsip.

Izin ini sekaligus menjawab mengambangnya persoalan taksi online di Batam akhir-akhir ini.

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri akan segera menyerahkan izin prinsip kepada tiap badan usaha taksi online di Kota Batam, Kamis (1/8/2019).

Baca juga: Dua Orang Terjebak di Kapal Roro Meledak

Baca juga: Video Kapal Meledak di Karimun

Baca juga: Warga Kediri Bersatu Batam – Suasana Ngumpul Tambah Akrab Sambil Kulineran

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kepri, Frengki Willianto, Selasa (30/7/2019) mengatakan, penyerahan surat izin prinsip sendiri akan dilaksanakan di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, pukul 09.30 WIB.

“Nanti Pak Kadis yang langsung menyerahkan,” katanya.

Frengki menegaskan, izin prinsip akan dikeluarkan kepada 13 badan usaha taksi online di Kota Batam. Itu untuk menaungi kuota armada taksi online di Kota Batam yakni sebanyak 300 unit.

Kuota itulah yang akan dibagi kepada 13 badan usaha yang ada.

“Jadi bukan 300 unit satu badan usaha, itu dibagi ke 13 yang telah mengurus izinnya,” jelas Frengki.

Sebelumnya, kisruh antara taksi konvensional dan taksi online di Batam terus terjadi.

Terakhir, kedua kubu kembali terlibat perselisihan pada Senin (22/7/2019) lalu, di sekitar Pelabuhan Batam Center Kota Batam.

Frengki menerangkan, keterlambatan izin sempat terjadi akibat masih diproses oleh biro hukum DPMPTSP Kepri.(prk)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.