KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurdin Basirun dan Pejabat Kepri

nurdin basirun saat diperiksa di Jakarta. (ist)
Nurdin Basirun saat berada di mobil usai pemeriksaan, Kamis (11/07/2019).(ist)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM, JAKARTA – Setelah 20 hari ditahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun.

Yang bersangkutan ditahan dalam kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri dan gratifikasi.

Selain Nurdin Basirun, penyidik lembaga antirasuah juga memperpanjang penahanan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan pihak swasta Abu Bakar (ABK).

Baca juga : OTT KPK Kamis Dini Hari, Ada Seorang Direksi PT Angkasa Pura II

Baca juga : Petugas KPK Angkut Satu Koper dan Tas Ransel dari Rumah Nurdin

Baca juga : Ini yang Didalami KPK dari Pemeriksaan Wali Kota Batam

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai tanggal 31 Juli 2019 hingga 8 September 2019,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (30/7/2019).

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dijerat KPK dalam kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018-2019.

Selain kasus suap, Nurdin Basirun juga dijerat pasal penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus suap, Nurdin dijerat bersama tiga orang lainnya, yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono (BUH), dan pihak swasta Abu Bakar (ABK).

Nurdin Basirun menerima suap dari Abu Bakar yang ingin membangun resort dan kawasan wisata seluas 10.2 hektare di kawasan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam.

Padahal kawasan tersebut sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.