Kadin Batam Akan Gugat Perka No 11 Tahun 2019: Nota Dirjen Bea Cukai Dinilai Serampangan

Kadin Batam melapor kepada Ombudsman RI, terkait keberatan pemberlakuan Perka No 11 Tahun 2019 yang dinilai maladministrasi. (suryakepri/ist)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam berencana mengajukan gugatan terhadap pemberlakuan Peraturan Kepala BP Batam (Perka) Nomor 11 Tahun 2019.

Gugatan diajukan karena dianggap melanggar UU FTZ Bebas Cukai di Kawasan FTZ Batam, yang ujung-ujungnya merugikan iklim usaha di Batam.

Sebelumnya, Kadin juga telah meminta agar Kepala BP Batam mengubah Perka Nomor 11 Tahun 2019 itu.

Baca: Ngeri, Ini Kronologi Briptu Heidar Ditembak KKSB di Puncak Papua

Baca: Dihadiri 11 Anggota Dewan, Pengesahan APBD P 2019 Kota Batam Ditunda hingga 21 Agustus

Baca: Rumah Tipe Menengah di Batam Akan Alami Kenaikan Harga Tertinggi

BP Batam diminta tidak serta merta bersedia menerima kebijakan dari Dirjen Bea Cukai yang dianggap keliru dan bertentangan dengan UU FTZ.

“Jika ditinjau dari segi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perka ini sangat potensial untuk dinyatakan “Batal demi hukum” oleh lembaga peradilan,” kata Ketua Kadin Jadi Rajagukguk kepasa Suryakepri.com, Selasa (13/8/2019).

Surat permohonan itu sudah dikirimkan juga kepada Kepala BP Batam Edy Putra Irawady melalui surat tertanggal 5 Agustus lalu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.