Kadin Batam Akan Gugat Perka No 11 Tahun 2019: Nota Dirjen Bea Cukai Dinilai Serampangan

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Surat juga ditembuskan kepada stake holders terkait, termasuk Menko Perekonomian Darmin Nasution, bahkan Presiden RI.

Lapor ke Ombudsman RI

Pihak Kadin Batam sendiri juga telah melaporkan kepada Ombudsman RI, terkait keberatan tentang Perka No 11 Tahun 2019 ini.

Dalam pertemuan Senin (12/08/2019) itu, Kadin Batam juga yang utama melaporkan ke Ombudsman terkait Surat Nota Dinas Dirjen BC yang dinilai telah terjadi maladministrasi.

Baca: Pekerja di Batam Usung Isu Lokal : “Sidang PHI ke Tanjungpinang Pasti Tambah Ongkos”

Baca: Masjid Agung II Batam Bisa Tampung 25.000 Jemaah, Ini Penampakan Kemegahannya

Nota dinasnya yang kemudian diterjemahkan dalam Perka No 11 tahun 2019 itu dianggap tidak mencerminkan kinerja melayani dalam pelayanan publik.

“Akibatnya bukan saja merugikan pengusaha, tetapi juga merugikan daya saing Batam sebagai kawasan FTZ sesuai UU,” kata Jadi Rajagukguk.

Dikatakan Jadi, prinsipnya pengusaha itu taat dan siap membayar pajak apapun sepanjang sudah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang di kawasan FTZ Batam.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.