Orasi Eks Pedagang Pasar Induk Jodoh di Kantor Walikota Batam, Orator Teriak Pelanggaran HAM

Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk Jodoh mendatangi Kantor Wali Kota Batam, Kamis (7/11/2019). 
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Orasi terus disuarakan puluhan eks pedagang pasar induk Jodoh saat menggelar unjuk rasa di Kantor Walikota dan Kantor DPRD Batam, Kamis (7/11/2019).

Mereka meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas nasib yang dialami mereka.

Pantauan Suryakepri.com, puluhan pedagang itu berteriak meminta Walikota bertanggungjawab atas kios jualannya.

“Kemana lagi kami harus mencari nafkah, anak kami butuh nafkah. Sementara kami tidak bisa berjualan lagi,”  cetus para ibu-ibu itu.

Seketika nuansa unjuk rasa itu begitu riuh bak pedagang pajak horas Medan.

BACA JUGA: Sopir Truk Saksikan Jalan Amblas Terhisap Bumi, Tiba-tiba Muncul Tanah Gambut

BACA JUGA: Polisi Sempat “Police Line” Minimarket Milik DPO Sabu di Punggur Batam

“Nasib para pedagang korban penggusuran pasar induk jodoh harus diperhatikan oleh Pemko Batam. Jangan hanya memikirkan kepentingan pengusaha saja Pemerintah Kota Batam,” ujar Koordinator Lapangan aksi penolakan penggusuran pasar induk jodoh Agung Widjaja.

“Seharusnya Pemerintah Kota Batam lebih memikirkan nasib pedagang pasar induk bukan lebih berpihak kepada pengusaha. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Batam harus bertanggungjawab penuh atas nasib keluarga pedagang korban penggusuran pasar induk,” tegas Agung.

Agung juga menjelaskan bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan dan bahkan dugaan korupsi maka diharapkan dilakukan pengusutan oleh penegak hukum.

“Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus usut tuntas maksud dan tujuan revitalisasi pasar induk jodoh,” harap Agung.

Agung juga menambahkan bahwa penggusuran paksa dapat disimpulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.(put)

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.