Ini Sanksi dari Pemerintah Pusat Jika Terlambat Sahkan APBD 2020

Ketua Fraksi Golkar DPRD Karimun, Raja Rafiza tengah berbincang dengan staf DPRD dan Pemkab Karimun, Jumat (29/11/2019) malam. Foto Suryakepri.com/Rachta Yahya
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – DPRD Karimun tergopoh-gopoh segera mengesahkan APBD 2020. Informasi yang beredar, pada Jumat (29/11/2019) malam ini, DPRD akan menggelar paripurna.

Sumber Suryakepri.com menyebutkan rapat yang digelar tiba-tiba pada malam hari itu karena alasan menghindari sanksi dari pemerintah pusat karena keterlambatan pengesahan APBD.

Wacana sanksi karena keterlambatan pengesahan APBD, juga sedang hangat jadi perbincangan publik menyangkut Pemprov DKI Jakarta.

Baca: DPRD Karimun akan Gelar Paripurna Pengesahan APBD Karimun 2020 Jumat Malam Ini

Baca: Mendagri Pesan Pemda Papua Gunakan APBD Dengan Hati

Baca: 7 Fakta Menarik Kasus Penggelapan Pajak di BPPRD Tanjungpinang, Berawal dari Laporan hingga Adanya Kerugian Negara

Pengesahan Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 diprediksi bakal meleset dari target waktu yang ditentukan yakni akhir November 2019.

Itu lantaran, hingga pekan terakhir November 2019 pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) belum rampung.

Bahkan terkait hal itu, DPRD DKI sudah berkirim surat ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta penambahan waktu dalam pembahasan anggaran.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.