DPRD Kepri Sayangkan Pernyataan Bupati Karimun dan Sebut Izin PT Timah Bisa Dicabut

Bupati Karimun dan anggota DPRD Kepri turut hadir di hearing nelayan dan PT Timah Tbk di DPRD Karimun, Senin (9/12/2019) siang. Foto Suryakepri.com/Rachta Yahya
Bupati Karimun dan anggota DPRD Kepri turut hadir di hearing nelayan dan PT Timah Tbk di DPRD Karimun, Senin (9/12/2019) siang. Foto Suryakepri.com/Rachta Yahya

KARIMUN, SURYAKEPRI.COM – Sikap pro dan kontra terhadap rencana PT Timah Tbk melakukan kegiatan eksploitasi di blok DU 747 D, Karimun beberapa hari belakangan ini turut disorot DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Kepri, Bakti Lubis.

Politisi Hanura dari daerah pemilihan Kabupaten Karimun itu menyayangkan sikap Bupati Karimun Aunur Rafiq.

Baca: Kemunculan Ikan Aneh Oarfish Menghebohkan dan Dikaitkan Tsunami, Begini Faktanya

Baca: Perundingan dengan Nelayan Deadlock, PT Timah Segera Mulai Eksploitasi DU 747 D Karimun

Baca: PT Timah Tak Sanggup Penuhi Permintaan Nelayan, Perundingan di DPRD Karimun Berjalan Buntu

Bakti menyebut sebagai seorang Kepala Daerah, Bupati Karimun Aunur Rafiq dinilainya terlalu klise memilih posisi berada di tengah-tengah dalam polemik antara nelayan dengan perusahaan BUMN itu.

“Saya terkejut begitu mengetahui pak bupati mengatakan posisinya berada di tengah-tengah. Seharusnya Bupati berada di posisi menguatkan nelayan bukan menguatkan PT Timah, beliau itu dipilih oleh rakyat salah satunya dari unsur nelayan”.

“Jadi menurut saya statemennya itu kurang tepat,” kata Bakti Lubis saat menghubungi Suryakepri.com, Rabu (11/12/2019) pagi.