Partai Gerindra dan Demokrat Pastikan Tolak Lamaran Mantan Napi Korupsi di Pilkada

ilustrasi pilkada serentak

JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Pencalonan eks narapidana kasus korupsi menuai pro dan kontra jelang berlangsungnya Pilkada serentak 2010.

Partai Demokrat dan Partai Gerindra menyatakan tidak akan mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi di Pilkada 2020. Bekas narapidana kasus korupsi dipastikan bakal terpental.

Sikap ini bagian dari ketegasan Partai Demokrat dan Partai Gerindra untuk mendukung pemberantasan korupsi, menolak moral pro korupsi, temasuk menolak upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca: Siap-siap, Penerima Alokasi Lahan Wajib Bayar UWTO Tambah Kontribusi Lain

Baca: Dua Kapal Kencing Solar di Perairan Tanjung Sauh Batam Disergap Bakamla, 8 Ton Solar Disita

Baca: Dua Biawak Diamankan Petugas di Bandara Tanjungpinang, Bakal Dikirim Pakai Ekspedisi Kilat

“Oleh karena itu, jika ada calon-calon yang diusung atau muncul yang berkaitan dengan korupsi, tentu kami akan punya pikiran kuat untuk menolak,” kata Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (11/12).

Partai Demokrat menolak eks narapidana kasus korupsi untuk memastikan calon kepala daerah bersih dan tak cacat moral.

“Kami ingin pastikan calon pemimpin ini bersih, tidak kotor oleh korupsi,” jelasnya.