Konflik Laut Natuna, PDI-P Tegaskan Indonesia Tak Akan Mundur Sedikit Pun

Ketua DPD PDI Perjuangan (PDI-P) Kepri, HM Soerya Respationo SH,MH bersama Ketua Umum Megawati dan pengurus DPP lainnya, saat penyerahan hasil-hasil Kongres V PDI-P di Bali, Sabtu (10/8/2019). suryakepri.com/ist)

JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Ketegangan Indonesia – Tiongkok di Laut Natuna memantik dukungan berbagai elemen bangsa.

PDI Perjuangan mendukung penuh sikap Kementerian Luar Negeri RI, Bakamla dan seluruh jajaran TNI di dalam menyikapi aksi kapal penjaga pantai China yang memasuki secara ilegal perairan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebab wilayah ZEE itu ditetapkan melalui Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Baca: Jumlah Pasukan yang Diterjunkan ke Natuna Mendekati Satu Batalyon, Didukung 2 Kapal Perang dan Pesawat TNI AU

Baca: Pahami Kinerja Sejak Jadi Ketua DPRD Kota Batam, 120 Ketua RT, 22 Ketua RW di Bengkong Sadai Dukung DR HM Soerya

Baca: Masih Terdeteksi, Kapal Coast Guard Asing di Laut Natuna, 600 Pasukan TNI dan 2 KRI Sudah Tiba di Perbatasan

“Tugas melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak bisa ditawar-tawar. Sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Bakamla, dan seluruh jajaran TNI sangat patriotik untuk tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi kapal asing tanpa ijin menerobos wilayah kedaulatan NKRI,” ujar Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).

Ketegasan Kementerian Luar Negeri bersama Bakamla dan TNI tersebut menjadi bukti bahwa di dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Indonesia tidak pernah kompromi dan mundur sedikit pun.

“Terlebih apa yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial NKRI tersebut juga sesuai hukum internasional,” lanjut Wakil Ketua MPR tersebut.