Saturday, June 15, 2024
HomeLainnyaNasional4+1, Prioritas Kemenlu Perkuat Diplomasi Indonesia; Apa Maksudnya?

4+1, Prioritas Kemenlu Perkuat Diplomasi Indonesia; Apa Maksudnya?

spot_img

JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia konsisten dengan penguatan diplomasi Prioritas 4+1.

Yang dimaksudkan dengan Prioritas 4+1 adalah penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta peran Indonesia di kawasan global.

Menlu Retno menyampaikan hal itu dalam sambutannya saat Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2020 (PPTM) yang diselenggarakan di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (8/1/2020).

Retno menekankan soal pentingnya kerja sama dan penguatan koalisi global dan kawasan di tengah kondisi global yang semakin proteksionis.

“Collaborative strategic outlook sangat penting untuk dimajukan karena akan menjadi game changer yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih tinggi,” ucap Retno.

Kata Retno, Kemlu konsisten memperkuat diplomasi ekonomi dengan menjalin kerja sama seluas mungkin berdasarkan asas saling menguntungkan, berkeadilan, dan bukan zero-sum game alias bukan pendekatan win – lose solution. 

Pada tahun 2019, sejumlah perjanjian perdagangan bebas maupun perjanjian perdagangan preferensial telah disepakati oleh Indonesia dengan berbagai negara seperti Australia, Mozambique dan Chile.

Indonesia juga terus berusaha menembus pasar non tradisional seperti Afrika dengan penyelenggaraan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue yang telah menghasilkan kerja sama dan kontrak pekerjaan senilai kurang lebih USD 2 milyar di 9 negara di Afrika.

Indonesia juga terus berkomitmen turut berkontribusi bagi kemanusiaan, di antaranya dengan pemberian hibah melalui ASEAN bagi repatriasi pengungsi dari Cox’s Bazar ke Rakhine State serta menyerahkan sebuah rumah sakit bantuan Indonesia di Mrauk U kepada pemerintah Myanmar.

Pelindungan integritas wilayah maupun pelindungan WNI dan badan hukum Indonesia di luar negeri tetap menjadi prioritas. Kemlu akan terus tingkatkan intensitas perundingan batas maritim dan darat.

Pada September 2019, Indonesia dan Filipina telah menyelesaikan negosiasi dan mendepositkan perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ke PBB. Sementara dengan Malaysia telah menyepakati prinsip batas laut territorial di Laut Sulawesi.

Di sisi pelindungan WNI, negara akan terus hadir bagi warganya di luar negeri, khususnya dalam memberikan asistensi saat warga mengalami kesulitan di luar negeri.

​Strategi pelindungan harus dilakukan secara holistik, di tingkat domestik kerja sama hulu dan hilir akan ditingkatkan melalui Rencana Aksi Nasional dalam rangka implementasi Global Compact Migration, pengembangan ekosistem aplikasi Safe Travel dan memperkuat kebijakan satu data WNI di luar negeri.(*)

Editor: Eddy MEsakh
Sumber: Kemenlu

BERITA TERKAIT
spot_img
spot_img
spot_img

POPULER