Mulai 9 Januari, Bawaslu Larang Kepala Daerah yang Ada Pilkada Lakukan Mutasi Pejabat 

Kantor Bawaslu Kepri di Tanjungpinang. (Foto/ Muhammad Bunga Ashab)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

TANJUNGPINANG, SURYAKEPRI.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Riau (Kepri) mulai sekarang melarang kepala daerah melaksanakan mutasi pejabat di lingkungan masing-masing.

Bila tetap ngotot melaksanakan mutasi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan diberikan sanksi pembatalan pencalonan bagi kepala daerah yang mencalonkan diri.

“Nanti dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupatan dan Kota bagi petahana yang mencalonkan,” kata Ketua Bawaslu Kepri M Sjahri Papene saat dikonfirmasi Suryakepri.com, Kamis (9/1/2020).

Baca: Prediksi BMKG, Waspada Gelombang Tinggi di 3 Kabupaten Kepri Ini

Baca: Imam Masjid Agung Karimun Nyalon Bupati Karimun, Ustadz Syarifuddin Sholat Istikharah Sebelum Putuskan Maju

Baca: Presiden Jokowi Tinjau KRI Usman Harun, kepada Nelayan Tegaskan Natuna Wilayah NKRI

Papene menjelaskan, larangan itu berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 tentang Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota.

Kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.