PILWAKO BATAM 2020
Hak-hak Warga Dirugikan karena Praktik Mobilisasi RT/RW, Fraksi PDI-P Siap Tampung Keluhan

Undangan bersama wali kota dengan ancaman.(suryakepri.com/ist)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Praktik politisasi struktur pemerintahan yang digunakan untuk pentingan pilkada sangat disesalkan banyak kalangan.

Selain mencederai proses demokrasi, ancaman-ancaman mempersulit hak-hak layanan bagi masyarakat juga “laku” secara hukum.

Sejumlah pengaduan ke kalangan dewan telah bermunculan. Bahkan hal serupa sudah sering terdengar sebagai gunjingan warga, atau menjadi rahasia umum.

Baca: Prihatin Aparatur Pemerintahan Tekan RT/RW, Kini Mencuat Gerakan #Ayo Bela RT/RW

Baca: Undangan Pertemuan untuk Ketua RT/RW Bersama Walikota Batam Disertai Ancaman, Resahkan Warga

Baca: Masalah di Natuna, Susi Pudjiastuti: Tidak Perlu Drama

Ketua Fraksi PDI-P di DPRD kota Batam Putra Yustisi Respaty, yang dihubungi Suryakepri.com, Selasa (21/1) malam, mengungkapkan memang sudah mendengar keluhan-keluhan dari warga masyarakat.

Bahkan menurut Putra, jika dicermati “intimidasi” itu juga memberikan dampak ancaman hak-hak warga.

“Ada warga yang sudah memberikan informasi seperti itu. Jadi tidak hanya RT/RW, tapi masyarakat juga mengaku merasa ancaman itu kepada masyarakat,” kata Putra.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.