Terkait PMK 199/2019, Pungut Pajak Saat Kirim Keluar Batam

Kantor Cabang Pos Indonesia Komplek Bumi Indah Nagoya Batam, sampai saat ini belum bisa menerima pengiriman paket barang. Batas terakhir pengiriman barang, sejak tanggal 28 Januari 2020, sampai dengan pemberlakuan PMK 199 pada 30 Januari 2020.(Suryakepri.com/Alvin Lamaberaf)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM -Batam adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ). Berarti barang-barang yang masuk tidak dikenakan pajak.

Sumarna, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai Batam membenarkan bahwa PMK 199/2019 mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020 dan itu berlaku secara nasional, termasuk Batam sebagai kawasan FTZ.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 mengatur tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor Kiriman.

Bedanya, kata Sumarna, barang impor masuk Batam status pajaknya terutang. Pajak baru ditagih ketika barang impor tersebut dikirim ke daerah pabean lainnya di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa tujuan perubahan ketentuan terkait barang kiriman antara lain untuk melindungi kepentingan nasional, sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman.

“Selain itu juga untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, menciptakan perlakuan perpajakan yang adil, dan melindungi UKM,” jelas Sumarna, Selasa pekan lalu.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam PMK tersebut antara lain batasan minimal barang kiriman yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk adalah senilai 3 dollar AS sekali kirim.

Barang kiriman di bawah nilai tersebut hanya dikenakan PPN. “Sedangkan pada peraturan sebelumnya batasan minimal adalah USD 75,” ujarnya.

Sumarna menjelaskan, dengan pemberlakuan PMK 199 ini, pengenaan tarif Barang Masuk (BM) dan PPN menjadi lebih sederhana, yaitu BM 7,5% dan PPN 10%, sedangkan PPh dibebaskan.

“Khusus barang kiriman berupa sepatu, tas dan produk tekstil (garmen) dikenakan tarif yang berlaku umum sesuai dengan Buku Tarik Kepabeanan Indonesia (BTKI),” ungkap Sumarna.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.