6 Fakta Menarik Pemberlakuan PMK 199, Penjualan Online Menurun hingga Omnibus Law di DPR

Toko penjualan tas branded di kawasan Nagoya sepi pengunjung sejak isu virus corona dan penerapan pajak untuk online.(suryakepri.com/nando)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2019 di kawasan FTZ Batam menuai beragam penolakan.

Pembatasan nilai barang dalam pengenaan pajak barang impor yang keluar Batam dinilai terlalu rendah.

Penurunan batasan nilai barang dari 75 US Dollar menjadi 3 US Dolar dinilai sangat drastis.

Hal itu menjepit nasib bisnis warga, terutama kalangan UMKM yang menjalankan reseller.

Para pemilik toko online shop atau agen reseller tak bisa berbuat banyak. Mereka mengeluh penurunan omset yang sangat drastis.

Berikut fakta-fakta terkait dampak Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2019

1. Penjualan Online Menurun

Polemik pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 199 tahun 2019 diakui sangat berdampak serius di Kota Batam.

Terutama kepada pengiriman barang, dan pembelian barang yang dilakukan oleh konsumen kepada para reseller yang selalu memasarkan produk secara online.

Salah satu reseller asal Kota Batam, Saugi mengakui bahwa sejak pemberlakuan PMK 199 pada akhir Januari lalu.

Saat ini pihaknya mengalami penurunan penjualan, tidak tanggung – tanggung secara persentase penurunan tersebut menurun hingga 80 persen.

“Dari akhir Januari hingga hari ini, penurunan penjualan sangat signifikan sampai 80 persen,” paparnya, Senin (03/02/2020) siang.

Baca Juga: ATB Punya Prinsip Pengelolaan Utilitas yang Profesional Kontribusi Besar Majukan Kota

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.