Dampak PMK 199 yang Bikin Pebisnis di Batam Kelimpungan Masuk dalam Pembahasan Omnibus Law di DPR

Toko yang berada di Nagoya Kota Batam Rabu (29/1/2020). Foto: Suryakepri.com/Purwoko
Toko yang berada di Nagoya Kota Batam Rabu (29/1/2020). Foto: Suryakepri.com/Purwoko
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pemberlakuan PMK 199 di Batam yang menuai kontroversi kini masuk dalam pembahasan omnibus law di DPR. Akankah ada solusi?

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2019 di kawasan FTZ Batam menuai beragam penolakan.

Pembatasan nilai barang dalam pengenaan pajak barang impor yang keluar Batam dinilai terlalu rendah.

Penurunan batasan nilai barang dari 75 US Dollar menjadi 3 US Dolar dinilai sangat drastis.

Baca: RAMALAN ZODIAK CINTA HARI INI, Minggu 16 Februari 2020, Gemini Fokus, Leo Manja, Libra Sobat Belia

Baca: Menawar PMK 199 untuk FTZ: Batasan 3 Dollar AS Bagaimana Batam Jadi Logistic Hub?

Baca: Soal PMK 199/2019, Ada Emak-emak Curhat ke Presiden Jokowi

Hal itu menjepit nasib bisnis warga, terutama kalangan UMKM yang menjalankan reseller.

Para pemilik toko online shop atau agen reseller tak bisa berbuat banyak. Mereka mengeluh penurunan omset yang sangat drastis.

Dimintai komentarnya mengenai keluhan warga tersebut, Ketua Kadin Batam Jadi Rjagukguk mengungkapkan, hal itu sudah disampaikan ke pemerintah pusat.

Masalah PMK 199 di Batam juga masuk dalam pembahasan omnibus law di DPR RI.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.