Capaian Monitoring For Precention (MCP) 2019 dari KPK, Kepri Peringkat 16 Secara Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas capaian program koordinasi supervisi pencegahan terintegrasi (korsupgah) tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau.(suryakepri.com/fernando)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar dalam kunjungannya ke Batam menyampaikan bahwa pihaknya mencatat capaian Monitoring For Precention (MCP) 2019, untuk wilayah Provinsi Kepri mencapai 73 persen.

Dengan ini, Kepri menempati peringkat ke-16 dari 34 provinsi dengan rata-rata nasional yang angkanya 68%.

Dari 8 pemda di Provinsi Kepri, 4 pemda mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, yaitu Pemprov Kepri (89%), Pemkab Kepulauan Anambas (76%), Pemkab Natuna (75%), dan Pemkot Tanjung Pinang (68%).

Baca: KPK Rapat di Kantor Pemko Batam, Banyak Hal yang Dapat Sorotan- Begini Ekspresi para Kepala Daerah

Baca: PM Malaysia Mahathir Muhammad Mengundurkan Diri

Baca: Petugas Damkar Evakuasi Seluruh Penghuni di Gedung DPR RI

Sedangkan 4 pemda lainnya mengalami penurunan, yaitu Pemkot Batam (75%), Pemkab Karimun (77%), Pemkab Bintan (64%), dan Pemkab Lingga (60%).

“Detil capaian untuk 8 area intervensi masing-masing pemda dapat diakses melalui www.korsupgah.kpk.go.id,” ungkapnya sesaat setelah sosialisi di Kantor Walikota Batam, Senin (24/02/2020).

Selain masih adanya persoalan terkait pengelolaan aset, juga termasuk lambatnya proses sertifikasi.

Hingga akhir 2019, penyelesaian sertifikasi di wilayah Kepri hanya berkisar 12,50% atau rata-rata 8 sertifikat dari rata-rata target yang ditetapkan sebanyak 60 sertifikat.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.