6 Poin Arahan Terbaru Presiden Jokowi dalam Penanganan Covid-19:
Teknis Pembatasan Sosial di Daerah Jangan Melenceng dari Kebijakan Pusat

Kepala BNPB Doni Monardo saat menyampaikan keterangan usai mengikuti Rapat Terbatas melalui daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/4/2020). (Foto: Humas Setkab/Ibrahim)
Kepala BNPB Doni Monardo saat menyampaikan keterangan usai mengikuti Rapat Terbatas melalui daring dari Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/4/2020). (Foto: Humas Setkab/Ibrahim)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Teknis Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah jangan melenceng dari kebijakan pemerintah pusat.

Itu adalah satu dari enam poin arahan terbaru dari Presiden Joko Widodo terkait penanganan wabah Covid-19.

Arahan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19) usai mengikuti Rapat Terbatas melalui daring dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2020).

Beberapa poin arahan yang disampaikan Presiden, adalah sebagai berikut: Pertama, adalah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Kepala BNPB, Presiden menekankan pentingnya secara teknis diatur dengan baik, sehingga tidak ada perbedaan pandangan antara pusat dan daerah, kemudian juga disusun sejumlah protokol yang dapat menjadikan acuan/panduan bagi daerah dalam melaksanakan PSBB.

”Intinya adalah daerah dalam melakukan PSBB tidak boleh menimbulkan perbedaan dengan daerah lainnya, termasuk juga bertentangan dengan kebijakan nasional. Termasuk juga kemudahan-kemudahan akses masih tetap diberikan kepada aktivitas masyarakat dengan memerhatikan social distancing dan physical distancing,” ujar Doni.

Dalam beberapa hal, menurut Doni, kemungkinan akan ada penegakan hukum dari aparat yang berwenang.

Namun demikian, Doni menyampaikan pemerintah sangat berharap bahwa pendekatannya adalah pendekatan kedisiplinan.

”Pendekatannya adalah pendekatan kesadaran kolektif untuk bisa memahami kenapa pemerintah melakukan berbagai macam hal untuk melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat,” imbuh Doni.

Kedua, Presiden juga meminta kepada Gugus Tugas beserta dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kemampuan rapid test.

”Memang kita sadari bahwa tidak mudah ternyata untuk mendapatkan alat dan peralatan yang berhubungan dengan rapid test karena dengan semakin banyaknya negara-negara terdampak, bahkan negara-negara besar sekalipun. Semua negara berebutan untuk mendapatkan alat-alat yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 ini,” kata Doni.

Prioritas Rapid Test untuk Tenaga Medis

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.