OPINI
Pilkada (harus) Berbasis Teknologi Informasi

WILLIAM SEIPATTIRATU Anggota KPU Kota Batam
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pilkada (harus) Berbasis Teknologi Informasi

(Impian untuk Diwujudkan dalam Perpu Pilkada)

Oleh: WILLIAM SEIPATTIRATU
Anggota KPU Kota Batam

PEMERINTAH, DPR RI dan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) telah sepakat menunda tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ratusan warga negara Indonesia di tanah air meninggal dunia.

Ribuan orang terinfeksi dan seluruh masyarakat diminta untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yaitu Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Jauh hari sebelum PP Nomor 21 Tahun 2020 terbit, pemerintah baik pusat maupun daerah juga telah mengeluarkan imbauan bahkan maklumat agar masyarakat tetap di rumah. Perkantoran, sekolah, kampus dan lainnya diliburakan sementara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresponnya dengan mewajibkan seluruh satuan kerja (satker) di daerah untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) serta puncaknya adalah menunda sejumlah tahapan pemilihan kepala daerah.

Tak ada yang tahu pasti kapan wabah virus COVID-19 ini berakhir dan aktivitas masyarakat kembali pulih atau normal seperti biasanya. Efek dari ketidakpastian ini maka pemerintah pusat, DPR RI dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) sepakat untuk menunda tahapan Pilkada hingga 9 Desember 2020.

Artinya penundaan tahapan hanya tiga bulan dan dimulai lagi sekitar Juni 2020. Selain tanggal 9 Desember, ada dua skenario waktu pelaksanaan lain yang telah disiapkan yakni Maret 2021 dan akhir tahun 2021.

Penundaan ini wajib untuk direspon dengan payung hukum, baik undang-undang pilkada baru atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Untuk Undang-undang, rasanya mustahil dapat dibuat dalam waktu dekat karena pemerintah termasuk DPR RI saat ini lebih fokus untuk mengatasi wabah virus COVID-19. Dengan demikian maka Perpu adalah satu-satunya payung hukum yang diharapkan tidak saja ‘cepat’ dibuat atau diterbitkan tapi yang terpenting adalah obyek atau isi-nya.

Perpu yang akan ditandatangani Presiden ini hematnya harus berorientasi pada perubahan (change oriented) tata pelaksanaannya yaitu dari sistem manual ke sistem elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kekinian.

Baca: Kasus Nurdin Inkrah, Ketua DPRD Kepri: DPRD Tunggu Salinan Putusan kemudian Rapat Paripurna Penghentian

Baca: Presiden Jokowi Instruksikan Percepat Tes PCR

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.