PILKADA SERENTAK 2020
ASN Kerap Dimanfaatkan untuk Mobilisasi Birokrasi hingga Politisasi Bansos oleh Incumbent, Bakal Terbit SKB Perlindungan ASN

Ilustrasi
Ilustrasi ASN
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Aparat Sipil Negara (ASN) kerap terjebak dalam politisasi oleh incumbent yang akan kembali maju dalam pilkada.

Selain mobilisasi birokrasi, ASN juga banyak yang terlibat dalam berbagai program yang dianggap menyalahi atauran, termasuk penyaluran bansos.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyusun surat keputusan bersama (SKB) antarkementerian dan lembaga untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2020.

Baca: Keuangan 12 Zodiak yang Beruntung Besok, 5 Zodiak Mendapat Perubahan Pendapatan

Baca: Ketua KPK Blak-blakan, Ini 10 Besar Daerah Terbanyak Kasus Korupsi, Kepri Peringkat 6

Baca: Keuangan 12 Shio yang Hoki Besar Hari Ini, 3 Shio Lumayan Dapat Rezeki Nomplok

SKB akan melindungi para ASN dari pengaruh pejabat kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2020.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antarlembaga Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso, menjelaskan perlindungan itu agar pegawai-pegawai di pemerintahan daerah maupun kementerian/lembaga tidak terkontaminasi pergerakan politik peserta pilkada baik kepala daerah, partai, serta tim sukses.

“Kita semua memahami bahwa teman-teman ASN di Kabupaten/Kota yang incumbentnya maju kelihatannya perlu ada perlindungan khusus”.

“Bagaimana dia tidak terkontaminasi pergerakan politik dari incumbent,” kata Budi dalam acara virtual sosialisasi Pilkada 2020, Jumat (26/6).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.