DKPP Ingatkan Politisasi Bansos oleh Petahana, Awasi Jelang Masa Kampanye

Alfitra Salman anggota DKPP.(suryakepri.com/ist/DKPP)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Wacana pencitraan bahkan politisasi paket bantuan sembako untuk kepentingan pencalonan di Pilkada oleh petahana bukan cerita baru.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan para kandidat bakal calon kepala daerah yang merupakan pejawat atau incumbent agar tidak memanfaatkan pengambilan kebijakan mengenai penanganan Covid-19 untuk kepentingan Pilkada.

Anggota DKPP, Alfitra Salamm mengatakan DKPP telah mencatat sebanyak 220 pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia diikuti oleh para pejawat.

Baca:Pilwako Batam, PDI-P Segera Umumkan Rekomendasi Jagonya Lukita-Abdul Basyid

Baca:Ini Daftar 102 Kasus Bansos Covid-19 yang Dibidik Polri, Termasuk di Kepri

Baca:Dokter dan Perawat Terpapar Covid-19, Layanan IGD dan ICU RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang Ditutup Sementara

Termasuk di Sumatera Barat terdapat 13 kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilihan bupati dan gubernur merupakan pejawat.

“Problem saat pilkada selama masa pandemi ini, ada satu institusi yang namanya yaitu gugus tugas. Gugus tugas dikomandoi oleh kepala daerah. Kami khawatirkan, jangan sampai kepala daerah pejawat mengunakan kebijakan Covid-19 dalam pilkada,” kata Alfitra, Sabtu (8/8).

Alfitra melihat situasi di pada pandemi tak menutup kemungkinan pejawat memanfaatkan peluang melakukan kampanye terselubung dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos) untuk tujuan mendongkrak elektabilitas.

Ia mengkhawatirkan hal seperti itu terjadi di sejumlah daerah. Karena ada kemungkinan bantuan sosial yang harusnya diperuntukkan saat pandemi justru nanti dikeluarkan saat sudah masa kampanye.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.