Friday, June 14, 2024
HomeLainnyaNasionalHotman Paris Bicara Soal Pesangon Buruh Terkait Omnibus Law Cipta Kerja

Hotman Paris Bicara Soal Pesangon Buruh Terkait Omnibus Law Cipta Kerja

spot_img

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membuat video singkat mengenai Omnibus Law Cipta Kerja yang kini menuai kontroversi.

Dia secara khusus berbicara mengenai pembayaran pesangon buruh yang diunggah di akun Instagram hotmanparisofficial, yang diakses Suryakepri.com, Sabtu (10/10/2020).

Dalam video itu, Hotman Paris mengimbau para pengacara yang kini duduk di Senayan agar memikirkan sebuah UU yang mempermudah pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika mereka menuntut pesangon.

BACA JUGA:

Dia mengungkapkan bahwa persoalan yang dihadapi selama ini adalah pelaksanaan undang-undangnya. Sebab, sebagus apapun sebuah UU, jika pelaksanaannya buruk, hasilnya tidak akan lebih baik.

“Hotman Paris dengan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Rekan-rekan saya, para pengacara, mantan pengacara, yang sekarang telah menjadi anggota DPR. Anda tahu, yang menjadi problem itu adalah enforcement, pelaksanaan,” kata Hotman.

Dia mencontohkan mengenai perkara yang harus dihadapi buruh ketika menuntut pesaong.

“Seorang buruh dengan gaji yang cuma lima juta sebulan, kalau di-PHK, kalau dia menuntut pesangon, prosesnya lama. Di Depnaker, di pengadilan, bisa kasasi, sampai PK. Bisa sampai dua tahun.”

Sehingga Hotman Paris mendesak agar ada UU yang mengatur soal perkara pesangon yang dipersingkat.

“Jadi harus segera dibuat Undang-undang bahwa perkara soal pesangon harus diputus dalam tempo satu bulan,” ujar Hotman Paris.

Dia meminta agar putusan sengketa pesangon dibuat tegas dengan jangka waktu yang jelas seperti di pengadilan niaga.

“Kenapa di pengadilan niaga perkara kepailitan yang triliunan, perintah undang-undang harus diputus dalam twmpo 60 hari,” ujar Hotman Paris.

“Bahkan PKPU di pengadilan niaga yang triliunan harus diputus dalam 20 hari. Coba dibikin seperti itu dalam perkara pesangon, pasti akan ada berkeadilan.”

“Undang-undang bagus kalau di pelaksanaannya tidak bagus…

Klausul Ketenagakerjaan di Omnibus Law

BERITA TERKAIT
spot_img
spot_img
spot_img

POPULER