Ketua Bawaslu RI Minta Panwas Samakan Tafsir untuk Menindak Pejabat dalam Mobilisasi ASN

Ketua Bawaslu Abhan saat memberikan sambutan dalam acara focus group discussion (FGD) Perbedaan Penafsiran dalam Penerapan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 di Cianjur, Jawa Barat, Senin (12/10/2020) malam/Foto: Humas Bawaslu RI
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Mobilisasi birokrasi dan keterlibatan ASN dalam pilkada tidak sulit ditemukan indikasi-indikasinya. Namun tak semua petugas Bawaslu punya taji melakukan penindakan.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengharapkan jajaran pengawas di daerah tidak ada lagi perbedaan tafsir dalam menanganai pelanggaran sesuai Pasal 71 ayat 1,2 dan 3 UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 terkait larangan-larang calon petahana untuk menyalahunakan kekuasaan.

Pasal ini juga termasuk dalam mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan netralitas ASN, Kepala Dinas, Camat, lurah dan stafnya.

Baca:Di Pelalawan ASN Tak Netral Politisasi Pembagian Beras Jadi Tersangka

Baca:RAMALAN ZODIAK CINTA BESOK, Minggu 18 Oktober 2020, Libra Mampu Menikmati Momen

Baca:Ini Syarat Ingin Menjadi Petugas KPPS

Dia menegaskan penerapannya sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

“Kita ini lembaga struktural. Jangan sampai ada penerapan yang berbeda antardaerah, antara kota x dengan kota y. Kita harus sama dalam menerapkan aturan, ” sebutnya sebuah acara di Jawa Barat, sebagaimana dikutip Suryakepri.com dari website resmi bawaslu RI, Jumat (16/10).

Abhan menegaskan, Bawaslu Kabupaten/Kota harus terus berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi agar tidak terdapat perbedaan penerapan aturan.

Menurutnya ada di beberapa daerah terkait kasus-kasus khusus misalnya penerapan pasal 71 yang cukup variatif dalam penanganannya.

“Ada KPU yang menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, ada yang tidak menindaklanjuti. Terlebih tahapan saat ini adalah tahapan kampanye yang banyak ditemukan pelanggaran dan penanggungjawab tahapan kampanye ini adalah divisi penanganan pelanggaran,” tuturnya.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.