Modus Pelanggaran Netralitas ASN di Daerah, Begini yang Dicatat Bawaslu RI

Ketua Bawaslu RI Abhan dalam acara di Jakarta.(suryakepri.com/bawaslu RI)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Pemungutan suara Pilkada 2020 akan diselenggarakan sekitar 18 hari lagi. Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi momok dalam penyelenggaraan pilkada.

Berdasarkan data yang dihimpun Bawaslu hingga 16 November 2020 terdapat 1.038 pelanggaran netralitas ASN.

Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, dari 1.038 pelanggaran, 934 merupakan temuan Bawaslu sedangkan 104 laporan masyarakat.

Baca: Kepala Dinas LH Kota Batam Hanya Disebut Langgar Netralitas ASN, dan Lolos Pasal Tindak Pidana Pilkada: Pelapor Kecewa

Baca: Ketua Umum SRK Rosano Pertanyakan Kinerja Bawaslu Batam, Ungkap Jejak Ketua Bawaslu di Timses Pilwako 2015

Baca: Ketua SRK Laporkan Sejumlah Dugaan Korupsi di Batam ke KPK, Ada 8 Poin Pengaduan

Dari data tersebut KASN telah mengeluarkan rekomendasi 938 kasus, 5 kasus telah diproses, dan 95 kasus dinyatakan bukan pelanggaran.

“Kita tahu ASN diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dan aset negara, menggunakan fasilitas negara maka sudah seharusnya tidak disalahgunakan untuk keuntungan kelompok tertentu,” jelas Abhan dalam Webinar 49 Tahun Korpri, Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020, di Jakarta, Rabu (18/11).

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN, Abhan menyampaikan diantaranya memengaruhi warga dengan politik uang untuk memilih paslon tertentu, melarang/menghalangi pemasangan alat peraga kampanye paslon tertentu.

Lalu ada pula penggunaan fasilitas dan anggaran negara, memengaruhi perangkat desa untuk berpihak kepada paslon, menyalahgunakan kewenangan dalam merencanakan program dan distribusi bantuan sosial.

Selain itu dia menambahkan ada pelanggaran dengan cara terlibat dalam kampanye, terlibat sebagai tim kampanye atau tim sukses paslon.

Selain itu juga membuat kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan, dan menggerakkan struktur birokrasi/memengaruhi/ mengintimidasi para pegawai bawahan di jajaran.

“Mari kita berkomitmen untuk bersama-sama mengawal netralitas ASN demi pilkada yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (luber jurdil),” ujar Abhan.(*)

Editor: purwoko l Sumber: Bawaslu.go.id

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.