Thursday, July 25, 2024
HomeBatamLukita Utamakan Memanusiakan Manusia, tak Mau Janji Muluk di Luar Kapasitas

Lukita Utamakan Memanusiakan Manusia, tak Mau Janji Muluk di Luar Kapasitas

spot_img
Penolakan UWTO sempat mencuat beberapa tahun lalu di BAtam. Bahkan di ruko-ruko di Nagoya juga beramai-ramai memasang spanduk penolakan. (dok/ist)
Penolakan UWTO sempat mencuat beberapa tahun lalu di BAtam. Bahkan di ruko-ruko di Nagoya juga beramai-ramai memasang spanduk penolakan. (dok/ist)

Salah satu cara dalam kembali menggerakkan perekonomian masyarakat, menurut Lukita, adalah ide untuk memberikan diskon pada pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT – dulu disebut UWTO), yang saat ini masih menerapkan batas tertinggi.

Untuk ide tersebut, Lukita memang mengakui hanya dapat memperjuangkan penerapan batas terendah pada UWT, dan juga penghapusan denda, serta sistem pembayaran secara cicilan selama 3-5 tahun.

BACA: Lukita Siap Wujudkan Tanjunguma Mercusuar Kota Batam: Disambut Luar Biasa oleh Warga

“Saya tidak berani menjanjikan penghapusan, karena Batam adalah aset Negara dan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Sebagai profesional saya tidak berani berjanji sesuatu yang belum dapat dilakukan secara singkat, karena nanti akan ditagih oleh masyarakat,” tegasnya.

Kembali membahas mengenai istilah “Memanusiakan Manusia”, Lukita menuturkan bahwa dalam menerapkan istilah ini maka seorang pemimpin harusnya tidak lari dari tanggung jawab, dan harusnya bisa berhadapan langsung dengan masyarakat.

Dimana dalam pembangunan Batam, Lukita tidak menyangkal bahwa dalam prosesnya maka akan ada kelompoj masyarakat yang terpinggirkan.

“Pemimpin harus bisa berhadapan dengan masyarakat, cari solusi. Masyarakat yang terkena dampak harus kita sendiri yang menemui. Mungkin untuk yang pertama dan kedua kali, pasti masih akan ada penolakan,” kata dia.

“Namun apabila mereka diberikan solusi tepat dalam komunikasi yang selalu intens dilaksanakan, tentu saja pembangunan Batam akan berjalan beriringan dengan hak masyarakat tadi,” ujar Lukita.

Kemudian, dalam menjalankan proses pembangunan tersebut hingga pemenuhan hak bagi masyarakat, salah satu poin penting lainnya adalah tidak boleh bercampur dengan kepentingan beberapa pihak.

“Kontrol di bawah, jangan sampai ada konflik kepentingan. Sehingga solusi yang sudah disepakati bersama benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terkena dampak pembangunan,” tegasnya.(*)

Debat Calon Walikota Batam, DR Lukita Dinarsyah Tuwo, Pilwako Batam 2020, Debat Kandidat Cawali Batam, Drs Abdul Basyid Has, M.Pd, UWTO, UWT   

BERITA TERKAIT
spot_img
spot_img
spot_img

POPULER