BATAM, SURYAKEPRI.COM – Suasana berbeda terlihat di lingkungan DPRD Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (30/11/2020) dimana 4 ruang Komisi yang ada di DPRD terlihat kosong.
Pantauan di lokasi, mulai dari Komisi I yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, Komisi II yang membidangi Perekonomian, Komisi III yang membidangi Infrastruktur dan Komisi IV yang membidangi Pendidikan tidak terlihat satupun anggota DPRD di dalam ruang Komisi masing-masing.
Hingga Senin siang, terlihat hanya seluruh seluruh staf Komisi yang berkutat dengan komputer masing-masing, di dalam seluruh ruang Komisi.
.BACA : Pemko Batam Wacanakan Penggunaan Dana APBD 2021 Untuk Vaksinasi
.BACA : Finalisasi Ranperda APBD 2021 Tak Transparan, Dokumen Tidak Bisa Diakses Publik
.BACA : Nilai Investasi KEK Tanjung Sauh Sebesar Rp 33 Triliun, DPRD Batam Akui Baru Mengetahui
Tim liputan SuryaKepri berusaha mengkonfirmasi mengenai keberadaan seluruh anggota Komisi DPRD Batam, yang diketahui menghilang setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang dilakukan, Sabtu (28/11/2020) dinihari.
Ketua Komisi I DPRD Batam, Budi Mardianto menuturkan adanya seluruh anggota Komisi I kini tengah berada di Jakarta, dalam melakukan kunjungan kerja (kunker).
Kunjungan kerja ke Jakarta, juga diakui oleh Anggota Komisi III DPRD Batam, Werton Panggabean dan Anggota Komisi IV, Aman.
Sementara itu, Komisi II DPRD Kota Batam l, Hendrik menuturkan bahwa saat ini seluruh anggota Komisi tengah berada di Medan, Sumatera Utara.
Terpisah, Ketua DPRD Batam, Nuryanto menuturkan tidak mengetahui adanya jadwal seluruh anggota Komisi DPRD Batam yang tengah melakukan kunker ke luar kota, paska pengesahan APBD 2021 dan masih di tengah kondisi pandemi Covid-19.
.BACA : KPU Batam Berikan Jaminan Tidak Terciptanya Cluster Baru Selama Pilkada Berlangsung
“Saya tidak tahu jadwal kunker setiap Komisi, karena jadwal nya diatur oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Batam,” jelasnya saat dihubungi, Senin (30/11/2020).
Nuryanto menuturkan, terkait keseluruhan kunker secara bersamaan, semestinya tak diizinkan kunker sekaligus, dimana seharusnya ada 1 atau 2 komisi yang tinggal.
“Saya tak monitor jadwal mereka. Tapi tanya ke Banmus saja,” tuturnya.(*)
Penulis : Fernando
Editor : Sudianto Pane
