Friday, April 19, 2024
HomeBatamIni 5 Perda yang Diusulkan Dicabut Oleh Pjs Walikota Batam

Ini 5 Perda yang Diusulkan Dicabut Oleh Pjs Walikota Batam

spot_img

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Batam, Syamsul Bahrum mengajukan Ranperda mengenai Pencabutan 5 Peraturan Daerah menjelang berakhir masa tugasnya.

Adapun kelima Perda yang diusulkan untuk dicabut:

1. Perda Kota Batam Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam.

Perda ini telah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 40 Tahun 2004.

Pembatalan ini didasarkan karena Perda Nomor 19 Tahun 2001 bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya, yakni UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

2. Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat

Pertimbangannya, peraturan ini juga dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yakni UU Nomor 23 Tahun 2011.

“Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga Perda Nomor 3 Tahun 2009 sudah tidak sesuai lagi,” jelasnya, Kamis (3/12/2020).

.Baca: Pjs Walikota Batam, Minta Rudi Untuk Tindaklanjuti Catatan Penting Saat Melanjutkan Masa Bakti

.Baca: Anggaran Pembangunan Laboratorium Dinkes Bergantung Revisi Paslon Walikota

.Baca: Pjs Walikota Syamsul Bahrum Akui Rekomendasi UMK Naik 0,5 Persen Adalah Angka Psikologis

3. Perda Kota Batam Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang Kota Batam.

Hal ini disebabkan karena berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi.

BERITA TERKAIT
spot_img
spot_img
spot_img

POPULER