Tim Kuasa Hukum Paslon ADA Tolak Putusan Sentra Gakkumdu Bintan yang Hentikan Soal Money Politics Cabup Apri

Tim Kuasa Hukum Paslon ADA didampingi Cabup Bintan Alias Wello saat menggelar konferensi pers (Suryakepri.com)
Tim Kuasa Hukum Paslon ADA didampingi Cabup Bintan Alias Wello saat menggelar konferensi pers (Suryakepri.com)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BINTAN, SURYAKEPRI.COM – Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bintan nomor urut 2, Alias Wello – Dalmasri (ADA) Johnatan Andre Baskoro, Eka Prasetya dan Moris Moy Purba, menolak hasil putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bintan.

Sebab, Bawaslu Bintan telah menghentikan proses dugaan pelanggaran pemilu Calon Bupati (Cabup) Bintan Apri Sujadi terkait laporan money politics atau politik uang.

Kasus itu dihentikan pada Kamis, 3 Desember 2020 pukul 20.00 WIB telah dilaksanakan Rapat Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan terhadap tindaklanjut Laporan nomor 003/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020 yang diterima pada Tangal 27 November 2020 terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Bintan.

.BACA : Cabup Bintan Apri Sujadi Diperiksa Bawaslu Terkait Laporan Dugaan Politik Uang

.BACA : KPU Bintan Tegaskan KPPS Harus Netral, Masyarakat Diminta Melaporkan Bila Menemui Petugas Melanggar

.BACA : 7 Saksi yang Diperiksa Bawaslu Bintan Terkait Dugaan Politik Uang, Berikan Jawaban Sama

Bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan proses Kalrifikasi (penyelidikan) dan Kajian untuk menemukan apakah Laporan yang disampaikan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 alat bukti (sebagaimana merujuk pada Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu).

Pihak Tim Kuasa Hukum Paslon ADA menilai hasil putusan Bawaslu itu tidak memberikan uraian atau penjelasan secara rinci dan jelas unsur-unsur mana saja yang tidak memenuhi. Padahal sejak laporan masuk, kata Baskoro, telah diterima dan melanjutkan ke tahap penyelidikan. “Artinya, unsur formil dan materil laporan dari Meliyanti telah terpenuhi,” kata Baskoro, Sabtu (5/12/2020).

Buktinya jelas, ada foto, rekaman video, 2 lembar amplop sebanyak Rp 400 ribu. Ditambah kronologi peristiwa pelanggaran di Rumah Makan Lesehan Bu Yanti, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur. “Kami sangat kecewa dan menolak,” tegasnya.

Baskoro menambahkan, pihaknya akan melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) di Jakarta Pusat. “Kami mempertanyakan kenetralan dan transparansi Bawaslu,” imbuhnya.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.