Oknum Kemensos Kutip Rp10 Ribu untuk Setiap Paket Bansos Covid-19 Senilai Rp300 Ribu

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. (Foto Liputan 6)
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. (Foto Liputan 6)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Ternyata para oknum di Kementerian Sosial (Kemensos) mengutip Rp10 ribu dari setiap paket bantuan sosial penanganan Covid-19 yang disalurkan kementerian pimpinan  Juliari Peter Batubara (JPB) itu.

Dalam pemaparannya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa paket bantuan sosial Covid-19 Kemensos tersebut bernilai sekitar Rp5,9 Triliun, mencapai 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode.

Mensos Juliari Batubara menunjuk Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut melalui mekanisme penunjukan langsung (PL).

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa mereka diduga telah menyepakati fee dari setiap paket pekerjaan tersebut.

BACA JUGA:

Kesepakatan itu dilakukan bersama Matheus (MJS) dan Adi (AW), dimana setiap paket yang bernilai Rp300 ribu akan dikutip fee sebesar Rp10 ribu.

Para rekanan harus menyetorkan fee tersebut kepada Kementerian Sosial melalui Matheus (MJS).

Matheus dan Adi kemudian membuat kontrak pada Mei-November 2020 dengan beberapa suplier sebagai rekanan, yakni Ardian I M dan Harry Sidabuke (swasta) dan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus sendiri.

“Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB (Juliari Peter Batubara) dan disetujui oleh AW (Adi Wahyono),” ungkap Firli Bahuri.

Dalam pengadaan paket bansos sembako periode pertama, Kementerian Sosial diduga menerima fee sebesar Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari Batubara (Mensos) melalui AW (Adi) dengan nilai sekitar Rp8,2 Miliar.

“Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko) dan SN (Shelvy N) selaku orang kepercayaan JPB (Juliari) sekaligus Sekretaris di Kemensos untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB (Mensos Juliari Batubara),” ungkap Ketua KPK.

Sementara untuk periode kedua, kata Firli, terkumpul uang fee dari bulan Oktober-Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

NEXT: Begini Rinciannya… 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.