Sidang Gugatan Pilkada Karimun 2020
Panas Sebelum Sidang di MK, KPU Karimun Bantah Tudingan Paslon 02 Terkait Penggelembungan Suara

Ketua KPU Karimun, Eko Purwandoko. Foto Suryakepri.com/Rachta Yahya
Ketua KPU Karimun, Eko Purwandoko. Foto Suryakepri.com/Rachta Yahya
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Panas Sebelum Sidang di MK, KPU Karimun Bantah Tudingan Paslon 02 Terkait Penggelembungan Suara

KARIMUN, SURYAKEPRI.COM – Sidang gugatan Pilkada Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) di Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan digelar akhir Januari ini (26-29 Januari 2021) namun sudah mulai panas di luar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun membantah keras dugaan penggelembungan suara yang dituduhkan oleh kubu pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Karimun Nomor Urut 2 Iskandarsyah-Anwar Abubakar.

Ketua KPU Kabupaten Karimun Eko Purwandoko mengatakan, membantah keras dugaan penggelembungan suara yang dituding oleh kubu paslon 02 tersebut.

Sebaliknya pihaknya mempertanyakan penggelembungan suara di mana dan kapan dilakukan seperti yang dituduhkan.

Sidang Perdana Gugatan Pilkada Karimun di MK Digelar Akhir Januari Ini, Ada Tim Yusril di Pihak Bersinar

Beredar Video Penolakan Hasil Pilkada Karimun 2020, Tuntutannya tak Main-main

Pilkada Karimun Bak Api Dalam Sekam Usai Ketua Parpol Pengusung Beber Hal Ini

“Kami pasti bantah, penggelembungan suara di mana, kapan?” kata Eko Purwandoko, Kamis (14/1/2021).

Eko mengatakan perihal dugaan penggelembungan suara tidak pernah disampaikan kubu Iskandarsyah-Anwar Abubakar sebelumnya termasuk di saat rapat pleno terbuka KPU Karimun tentang rekapitulasi perolehan suara Desember 2020.

“Kami baru sekarang dengar ada kasus dugaan penggelembungan suara. Kemarin-kemarin tak ada disampaikan, waktu rapat pleno mereka juga tidak ada sampaikan, sebaliknya mereka cuma bilang belum bisa menerima hasil rapat pleno ini, itu saja,” ujar Eko.

Meski demikian, Eko mengatakan KPU Karimun tengah mempersiapkan jawaban dan barang bukti untuk dibawa ke dalam sidang MK nantinya.

“Sedang disusun jawaban sama barang bukti. Kami bukannya tidak mau sampaikan ke publik hanya saja sekarang sudah ranahnya MK, ya kami akan sampaikan di MK saja nanti,” terang Eko.

KPU Karimun dikatakan Eko juga menggunakan jasa pengacara untuk menghadapi sidang gugatan di MK tersebut yakni pengacara dari ibukota Jakarta.

Hanya saja Eko enggan membeberkan siapa pengacara mereka dan berapa orang dengan pertimbangan profesionalitas.

“Ada firma hukum di Jakarta, kami sewa langsung ke kantornya, nanti pihak kantornya yang langsung menunjuk berapa orang (pengacara) yang akan dikirim,” ucapnya.

Eko juga memperkirakan dirinya tidak akan ikut ke MK, sebaliknya mempercayakan kepada Koordinator Divisi Hukum KPU Karimun yakni Fahrurrazi dan tim.

“Saya kemungkinan jaga kantor saja di Karimun. Ini leading sector-nya Divisi Hukum. Saya sudah pernah beracara di MK sekitar tahun 2015 lalu, saat itu saya Koordinator Divisi Hukum KPU Karimun, sidang kasus gugatan caleg dr Zulfan saat itu, jadi udah ada pengalaman,” terang Eko.

Perihal lamanya sidang, Eko memperkirakan 3 sampai 4 kali pertemuan. Biasanya juga akan diselingi putusan sela pada sidang ke-2 atau ke-3.

“Kalau putusan selanya menyatakan lanjut, maka diteruskan dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti. Kalau putusan selanya menyatakan ditolak, ya tidak lanjut. Biasanya ditolak karena tidak memenuhi syarat formil,” kata Eko. (*)

Editor: Rachta Yahya

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.