Kasak-kusuk Mutasi Honorer Karimun Pasca Pilkada, Bupati-DPRD Gelar Pertemuan di Rumah Dinas, Ada Kabar Bahagia

Bupati Karimun Aunur Rafiq menyerahkan SK perpanjangan kontrak kepada seorang honorer di Pemkab Karimun, Senin (30/12/2019). Foto Suryakepri.com/Rachta Yahya
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Kasak-kusuk Mutasi Honorer Karimun Pasca Pilkada, Bupati-DPRD Gelar Pertemuan di Rumah Dinas, Ada Kabar Bahagia

KARIMUN, SURYAKEPRI.COM – Kasak-kusuk mutasi honorer Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) pasca pilkada 2020 akhirnya terjawab. Bupati-DPRD Karimun menggelar pertemuan di rumah dinas Bupati Karimun, Sabtu (23/1/2021).

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun, Sulfanow Putra ketika dihubungi membenarkan ada sejumlah tenaga honorer yang dimutasi ke pulau oleh Pemkab Karimun.

“Iya benar ada tapi tak banyak, ada beberapa orang saja. Itupun dimutasi juga tak jauh, misalnya dari Moro dimutasi ke Durai, Buru dimutasi ke Balai,” kata Sulfanow Putra, Senin (25/1/2021).

Anggota Komisi I DPRD Karimun bidang Hukum dan Pemerintahan itu juga mengatakan, DPRD Karimun sudah melakukan pembahasan perihal kasak-kusuk mutasi honorer Pemda Karimun itu.

Baca juga:

Gaji dan Insentif PNS, Honorer, Petugas Kebersihan dan Lapangan Karimun Naik Hingga 30 Persen

Guru Honorer Dikabarkan Dapat Bantuan Rp 1,8 Juta dari Kemendikbud, Ini Kata Kadisdik Karimun

Kabar Baik Karimun, Insentif ASN, Honorer, Guru Paud, TK, RT, RW, Paramedis Akan Dinaikkan Segini

Pertemuan dikatakan Putra digelar di rumah dinas Bupati Karimun, Sabtu (23/1/2021) kemarin.

Hadir dalam pertemuan itu dari DPRD Karimun salah satunya Ketua Komisi I DPRD Karimun yakni Suryani.

Sementara dari pihak Pemkab Karimun hadir langsung Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karimun Sudarmadi.

Dari informasi yang ia dapatkan, Putra mengatakan mutasi honorer tersebut terpaksa dilakukan Pemkab Karimun dalam hal ini BKPSDM Karimun dikarenakan kebutuhan.

Sementara untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer yang baru, dikatakan Putra sudah tidak memungkinkan lagi karena keterbatasan anggaran daerah.

“Menurut BKPSDM, mutasi itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pemerataan. Banyak di pulau-pulau katanya kekurangan tenaga tapi untuk direkrut baru, rasanya tidak mungkin lagi karena keterbatasan anggaran. Akhirnya, daerah yang tenaga honorernya menumpuk, sebagian dimutasi ke daerah lain,” kata Putra.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.