Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Karimun itu juga memastikan, tidak ada muatan politik dalam kebijakan mutasi honorer tersebut.
“Tidak ada muatan politis. Memangnya pak Rafiq tau siapa yang tidak memilih dia?” ucapnya.
Putra mengimbau agar tenaga honorer yang terkena dampak kebijakan mutasi agar tidak terlalu khawatir secara berlebihan.
Hal itu dikarenakan mutasi tersebut akan dibarengi pemberian tunjangan luar daerah.
“Ada, tahun ini kan mau naik, dulu Rp 1,5 juta, sekarang kalau tak salah naik jadi Rp 1.850.000,” katanya.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Karimun, Rohani belum bisa dihubungi terkait hasil pertemuan di rumah dinas Bupati Karimun itu.
Hal hampir senada juga begitu dengan Kepala BKPSDM Karimun Sudarmadi, belum bisa dimintai keterangannya. (*)
Penulis: Rachta Yahya
