Penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Tentang Pungutan Pajak Pulsa Hingga Token Listrik

Sri Mulyani. ©2017 merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu
Sri Mulyani. ©2017 merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kembali menjelaskan mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Bendahara Negara itu memastikan, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pengenaan PPN dan PPh atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher

“PPN dan PPh atas pulsa atau kartu perdana tukang listrik dan voucher sudah berjalan selama ini sehingga Ketentuan tersebut tidak mengatur jenis dan objek pajak baru,” jelasnya dikutip dari laman instagramnya @smindrawati, Minggu (31/1).

.Baca : Ingat, Mulai 1 Februari Beli Pulsa dan Kartu Perdana Dikenakan Pajak

.Baca : Warga Batam Ini Resah, Akun WA-nya Diretas, Lalu Pelaku Minta Uang dan Pulsa di Grup

Lalu apa bedanya PMK baru dengan ketentuan lama?

Di dalam PMK 03/2021 untuk pulsa atau kartu perdana dilakukan penyederhanaan pemungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat 2 (server), sehingga disebut selanjutnya dan pengecer menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi.

Ketentuan sebelumnya PPN dipungut pada setiap rantai distribusi dari operator telekomunikasi distributor utama tingkat I, distributor besar tingkat III, distributor selanjutnya, sampai dengan penjualan oleh pedagang pengecer.

Distributor kecil dan pengecer mengalami kesulitan melaksanakan mekanisme PPN sehingga menghadapi masalah pemenuhan kewajiban perpajakan

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.