Turunan Undang-Undang Ciptaker, Ada Wacana Penyatuan BP Batam, Bintan, Karimun

Foto istimewa
Foto Istimewa
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Pemerintah Pusat resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), yang tertuang dalam 45 pasal didalam PP nomor 41 tahun 2021 yang diunggah di website Kementerian Sekretariat Negara, Minggu (21/2/2021) kemarin.

Menariknya pada Bab IX dijelaskan mengenai ketentuan peralihan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), untuk Batam, Bintan, dan Karimun.

Dimana pada ayat kedua pasal 74, dituliskan bahwa Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan daya saing KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun dibentuk Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

.Baca : Hotman Paris Bicara Soal Pesangon Buruh Terkait Omnibus Law Cipta Kerja

.Baca : Banyak Hoax dan Manipulatif Terhadap UU Cipta Kerja, Kapitra Minta Rakyat Waspada

Kemudian pada pasal ketiga, pembentukan Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pada pasal keempat, Menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang perekonomian mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.