Monday, June 24, 2024
HomeBatamKeistimewaan KPBPB Di Batam Setelah Penerapan PP 41/2021

Keistimewaan KPBPB Di Batam Setelah Penerapan PP 41/2021

spot_img

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menyampaikan akan banyaknya keistimewaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun paska pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2021.

Pasalnya perizinan sudah diberikan dari Kementerian Lembaga yang berurusan di Kota Batam akan dilimpahkan ke Kota Batam.

Rudi mencontohkan, permasalahan kuota BBM, reklamasi, penggunaan hutan lindung, izin pelabuhan bisa diselesaikan dilingkungan BP Batam saja, dimana sebelumnya harus malalui Gubernur Kepri.

.Baca : Rudi Akui Belum Ketahui Teknis, Kadin Batam Sebut PP 41/2021 Tidak Cabut Kewenangan

.Baca : PP No 41 Tahun 2021 Terbit, Pelaksanaan Tentang Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Direvisi

“Reklamasi biasa di Gubernur, sekarang di kita (BP Batam), hutan lindung misalnya di gubernur sekarang ada dikita. Izin minyak misalnya harus izin ke Kementerian sekarang dikita. Ada banyak sekali izinnya,” jelasnya, Rabu (24/2/2021).

Keuntungan lain adalah Dewan Kawasan yang berada pada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

BERITA TERKAIT
spot_img
spot_img
spot_img

POPULER