Pansus Hutan Lindung dan Konsesi Tambang Karimun Resmi Dibentuk, Ini Agenda Kerjanya

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

“Kabupaten Karimun mencatat seluas 3000 hektare lahan milik masyarakat masuk dalam kawasan hutan lindung dan konsesi tambang. Kelurahan Gading Sari, Kundur contohnya, itu hampir hijau semuanya. Bayangkan berapa hektare itu,” ujar Bupati Karimun Aunur Rafiq, Rabu (20/1/2021).

Akibatnya hal itu kata Rafiq 3000 hektare lahan tersebut tidak dapat diurus pembuatan dokumen sertipikat kepemilikannya oleh warga pemilik.

“Jual di bawah tangan masih bisa tapi untuk diurus dokumen sertipikatnya pemerintah tidak bisa membantu,” kata Rafiq.

Bupati mengaku sebenarnya pihaknya sudah pernah melobi pemerintah pusat agar status hutan lindung dan konsesi tambang lahan tersebut dirubah.

Usulan tersebut dilakukan tim padu serasi hutan bentukan Pemkab Karimun namun kenyataannya tidak sesuai antara apa yang diusulkan dengan yang ditetapkan pemerintah pusat.

.Baca : Ke Karimun, Anggota DPR RI Pengganti Ansar Ahmad Tinjau Dua Proyek Strategis Nasional

.Baca : Kodim Karimun Bongkar Kuburan di Ruang Tamu Sebuah Rumah di Pamak, Astaga Isinya

“Kita sudah pernah usulkan melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan sebelumnya tapi faktanya apa yang kita usulkan, ternyata tidak sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat,” terangnya.

Rafiq berjanji akan melakukan pengecekan kembali dokumen di Dinas Pertanian dan Kehutanan Karimun (kini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,red).

“Makanya ini akan kami cek, ada apa sebenarnya, kenapa yang diusulkan kemarin berbeda dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan,” ucapnya.

Merespon keluh-kesah warga-warfa pemilik lahan 3000 hektare tersebut, Pemkab Karimun dengan DPRD Karimun sepakat untuk membentuk Panitia Khusus atau Pansus.

Rafiq mengatakan, dari Pemerintah Kabupaten Karimun akan mengutus sejumlah Kepala OPD terkait berkoordinasi dengan Pansus bentukan DPRD Karimun.

“Kita dengan DPRD sudah sepakat untuk membentuk pansus terkait polemik lahan warga tersebut,” kata Rafiq.

Pembentukan Pansus penyelesaian status hutan lindung dan konsesi tambang 3000 ha lahan warga tersebut mendapat dukungan mayoritas Fraksi di DPRD Karimun. (*)

Penulis: Rachta Yahya/Editor : Sudianto Pane

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.