Cakupan Perwako No 7/2019 Harus Diperluas, Komisi I DPRD Batam Minta Tidak Terpaut Drainase

Penulis: Fernando/ Editor: Yeni

Anggota DPRD Batam Komisi I, Utusan Sarumaha
Anggota DPRD Batam Komisi I, Utusan Sarumaha
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

BATAM, SURYAKEPRI.COM – Anggota DPRD Batam Komisi I, Utusan Sarumaha meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kepulauan Riau guna memperluas cakupan peraturan Walikota (Perwako) No. 7 tahun 2019 tentang pembangunan sarana dan prasana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

Menurutnya, hal itu harus relevan karena saat ini pihaknya tengah membahas rancangan peraturan daerah (Perda) terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

“Di sana akan dibahas, dipertajam, dan dirincikan lagi mengenai Perwako itu. Sekali lagi saya harapkan bahwa Perwako ini lebih diperluas lagi mumpung Perda ini belum disahkan,” paparnya, Senin (1/3/2021).

Hal ini dianggap penting karena Perda tersebut akan dimasukkan ke dalam penyerapan anggaran APBD Kota Batam tahun 2022.

“Maka sebaiknya harus ada perbaikan Perwakonya, tidak hanya fokus dengan dua hal itu saja [pembangunan jalan dan drainase],”katanya.

BACA JUGA: 

Sarumaha mengatakan, perluasan cakupan Perwako No. 7 tahun 2019 diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebab, kata dia, peruntukkannya sudah tertuang pada peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No. 19 tahun 2007.

“Saya kira peraturan Mendagri itu cukup membantu memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.