Ibu Melahirkan Berpotensi Kena Pajak Pertambahan Nilai

Ilustrasi/Foto: iStock
Ilustrasi/Foto: iStock
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM -Jika draf rancangan perubahan kelima atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) disahkan, ibu melahirkan pun bisa kena pajak pertambahan nilai (PPN).

Pajak pertambahan nilai (PPN) tak hanya akan menyasar jasa pendidikan atau sekolah yang bakal dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), jasa pelayanan kesehatan medis mulai dari jasa dokter umum sampai persalinan juga berpotensi dikenakan PPN.

Dalam draf tersebut, ada dua jenis barang dan 11 jenis jasa yang dikeluarkan dari daftar bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), jasa pelayanan kesehatan medis masih tergolong jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jika rencana tersebut direalisasi, jasa layanan medis berpotensi dikenakan PPN.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2012 jasa layanan medis sendiri mencakup dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kemudian, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi, dan jasa dokter hewan.

Selain itu, juga mencakup jasa kebidanan dan dukun bayi, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, sanatorium jasa psikologi dan psikiater, hingga jasa pengobatan alternatif.

Selain jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan medis, jasa lain yang berpotensi dikenai PPN yakni jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

BACA:Diduga Ikut Main Proyek 3 Kajati dan 8 Kepala Kejaksaan Negeri Dicopot

BACA:Catat Rekor Baru Di Era Pandemi, Film A Quiet Place 2 Mendulang US$100 Juta

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.