DPRD Karimun Setujui Usulan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Karimun Tahun 2020

Advertorial DPRD Karimun

Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat (kanan) beserta dua Wakil Ketua DPRD Karimun menerima buku laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Karimun tahun anggaran 2020 dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq-Anwar Hasyim usai rapat paripurna DPRD Karimun. Foto Suryakepri.com/IST
Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat (kanan) beserta dua Wakil Ketua DPRD Karimun menerima buku laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Karimun tahun anggaran 2020 dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq-Anwar Hasyim usai rapat paripurna DPRD Karimun. Foto Suryakepri.com/IST
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

KARIMUN, SURYAKEPRI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rapat paripurna tentang Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun anggaran tahun 2020, Selasa (13/7/2021).

Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat.

Tampak hadir juga kali ini Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim.

.Baca : Masih Ada Desa Tertinggal di Karimun, Komisi 2 DPRD Karimun Siapkan Agenda Keliling Desa

.Baca : DPRD Karimun Dorong Percepatan Pengadaan Labor PCR di RSUD

Hasilnya, DPRD Karimun akhirnya menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh pihak eksekutif yakni Pemkab Karimun.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusuf Sirat dengan Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Meski begitu, keseluruhan fraksi di DPRD Karimun meninggalkan sejumlah catatan bagi Bupati Karimun.

Sementara itu Bupati Karimun Aunur Rafiq mengucapkan terimakasih atas seluruh koreksi dan masukan yang disampaikan dari fraksi-fraksi di DPRD Karimun.

Catatan dan masukan dari wakil rakyat itu, sangat konstruktif, baik dan akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.

.Baca : Sholat Idul Adha Dibolehkan saat PPKM Mikro di Karimun tapi Khutbah Dibatasi Maksimal 15 Menit

Terutama, kata dia, masukkan tentang menentukan pendapatan yang disesuaikan dengan belanja dan mengefisiensikan belanja-belanja pegawai di lingkungan Pemkab Karimun.

Mengenai hal itu, Bupati menjelaskan bahwa, Pemkab Karimun dan DPRD Karimun memang benar-benar harus duduk bersama khususnya mengenai efisiensi belanja pegawai.

Menurutnya, keputusan mengenai hal tersebut harus diambil secara hati-hati karena hendaknya dapat dipahami oleh masyarakat meskipun kondisi APBD sangat sulit saat ini.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.