Banyak Laporan Dari Masyarakat, Pemprov Kepri Evaluasi Penerapan PPKM Darurat Tanjungpinang-Bintan

Editor: Redaksi

Foto suasana penyekatan PPKM Darurat di Perbatasan Tanjungpinang-Bintan Tugu Keris Km 16 Desa Toapaya Selatan, Rabu (14/7/2021)
Foto suasana penyekatan PPKM Darurat di Perbatasan Tanjungpinang-Bintan Tugu Keris Km 16 Desa Toapaya Selatan, Rabu (14/7/2021)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

TANJUNGPINANG, SURYAKEPRI.COM – Juru Bicara Tim Satgas Penanganan COVID-19, Tjetjep Yudiana mengatakan saat ini Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad sedang resah karena menerima banyak laporan dari masyarakat pasca 4 hari penerapan PPKM Darurat di Tanjungpinang dan Bintan. Terutama menyangkut harus antigen di tempat dengan membayar Rp 150 ribu per orang.

Menjawab keresahan tersebut, kata Tjetjep, Pemerintah Provinsi Kepri, Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang telah sepakat untuk membuat kebijakan guna membantu masyarakat selama masa penerapan PPKM.

Baca juga: Perubahan Iklim Pemicu Banjir Bandang, Eropa Hadapi Cuaca “Normal Baru”

“Banyak masyarakat yang mengadu soal ini. Tentu bapak tidak bisa diam menanggapinya. Ditambah lagi kondisinya sedang menjalani masa isolasi dan tidak melihat langsung yang terjadi di lapangan,” kata Hasan.

Bukti gerak cepat Gubernur, khusus soal pelaksanaan penyekatan di perbatasan jalan Bintan-Tanjungpinang, Kamis (15/7) sore Pemprov Kepri  segera menggelar rapat dengan Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan dan hasilnya langsung disiarkan ke seluruh media massa melalui konferensi pers yang dilakukan di ruang rapat utama lantai 4 Dompak, Tanjubgpinang.

Baca juga: Banjir di Jerman dan Belgia, 1.300 Orang Hilang di Distrik Ahrweiler

Sesuai hasil rapat, terang Tjetjep, khusus mobilitas orang dari Tanjungpinang ke Bintan dan sebaliknya. Seperti halnya, bagi pekerja atau yang sehari-hari memang memiliki aktivitas kerja esensial di Tanjungpinnag, cukup dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau instansi tempat bekerja. Sedangkan untuk  pedagang pasar atau petani dibutuhkan surat keterangan dari pengelola pasar seperti BUMD atau siapa pun yang ditunjuk atau berwenang mengelola pasar dimaksud.

“Sedangkan untuk masyarakat yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan dari pasar atau instansi tempat kerjanya. Baru harus menunjukkan surat vaksin dan bukti antigen dengan hasil negative. Jika tidak bisa, tetap harus vaksin ditempat, karena itu bagian dari tujuan agar lalu-lalang orang tidak bebas,” kata Tjetjep.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.