PPKM Diperpanjang, Gubernur Kepri Terbitkan SE 553 dan 554, Ini Isi Lengkapnya

Aturan PPKM Level 4 dan Level 3 di Provinsi Kepulauan Riau berlaku dari 3 Agustus 2021 s/d 9 Agustus 2021. (Ilustrasi Suryakepri.com)
Aturan PPKM Level 4 dan Level 3 di Provinsi Kepulauan Riau berlaku dari 3 Agustus 2021 s/d 9 Agustus 2021. (Ilustrasi Suryakepri.com)

TANJUNGPINANG, SURYAKEPRI.COM  – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad telah menerbitkan dua Surat Edaran masing-masing nomor 553 dan 554 terkait perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV guna mengendalikan penularan virus corona penyebab Covid-19.

Kedua surat edaran bertanggal 3 Agustus 2021 tersebut ditujukan kepada para bupati dan walikota di wilayah Provinsi Kepri.

Yang pertama adalah SE No: 553/SET-STC19/VIII/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan  untuk Pengendalian Penyebaran COvid-19 di Provinsi Kepulauan Riau.

BACA JUGA: 

SE kedua Nomor: 554/SET-STC19/VIII/2021 tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dan Internasional dengan Menggunakan Moda Transportasi Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau.

Kedua surat tersebut didasarkan atas Instruksi Mendagri No. 28 dan 29 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM,

Berikut ketentuan dalam SE No: 553/SET-STC19/VIII/2021:

1. Menetapkan PPKM Level 4 (empat) pada wilayah Kota Batam dan Kota
Tanjungpinang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi,
Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;

b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100%
(seratus persen) work from home (WFH);

c. pelaksanaan pada sektor:

1) Esensial, seperti:

a ) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));

b ) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

c ) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

d ) perhotelan non penanganan karantina; dan

e ) industri orientasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung
operasional;

2. untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan

3. untuk huruf e) dapat beroperasi dengan pemberlakuan shift maksimal 50% (lima puluh persen) dari total pekerja dalam 1 (satu) shift difasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional
dengan menerapkan pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.

2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) Kritikal seperti:
a ) kesehatan;
b ) keamanan dan ketertiban masyarakat;
c ) penanganan bencana;
d ) energi;
e ) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
f ) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
g ) pupuk dan petrokimia;
h ) semen dan bahan bangunan;
i ) obyek vital nasional;
j ) proyek strategis nasional;
k ) konstruksi (infrastruktur publik);
l ) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),
dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan

2. untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasinal, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.

4) pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan Protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan/menggunakan handsanitizer, yang pengaturan teknisnya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan dan kearifan lokal Pemerintah setempat.

5) untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam,

d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:

1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan/menggunakan handsanitizer, yang pengaturan teknisnya disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan
dan kearifan lokal Pemerintah setempat.
2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan
secara lebih ketat;
3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine in).

e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan;

f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;

h. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dan tempat hiburan (termasuk dan tidak terbatas pada gelanggang permainan, diskotik, tempat karaoke, night club) ditutup sementara;

i. kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, hajatan dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

j. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:

1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan

2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

k. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

l. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan sementara;

2. Menetapkan PPKM Level 3 (tiga) pada wilayah Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;

b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFH dan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;