KARIMUN, SURYAKEPRI.COM– Bupati Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) Aunur Rafiq akhirnya buka suara terkait gonjang-ganjing isu merumahkan dan potong gaji tenaga honor demi hemat anggaran di masa pandemi Covid-19.
Rafiq yang ditemui di ruang kerjanya membenarkan awalnya memiliki rencana untuk melakukan pengurangan jumlah tenaga honor karena ketidakmampuan keuangan daerah membayarkan gaji mereka.
Namun rencana itu tidak jadi pihaknya lakukan sebaliknya memilih untuk tetap mempertahankan tenaga honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Rafiq menegaskan pihaknya tidak akan merumahkan atau bahkan memecat sejumlah tenaga honor Pemkab Karimun meski diperbolehkan oleh pemerintah pusat di tengah kondisi sulit imbas pandemi Covid-19.
“Awalnya memang ada rencana itu tapi sekarang saya pastikan kita tetap mempertahankan tenaga honor Pemkab Karimun meski pemerintah pusat memperbolehkan merumahkan di tengah kondisi sulit imbas pandemi Covid-19,” kata Rafiq, Senin (30/8/2021) sore.
Baca juga:
Bikin Tenang Tenaga Honor Usai Sekda Karimun Bilang Begini Terkait Isu PHK
Bupati Wan Sis Tegaskan Tidak Ada Wacana Pemberhentian Honorer di Pemkab Natuna
Seorang Nenek-nenek Jatuh dari Lantai 3 Sebuah Ruko di Karimun, Sempat Terekam CCTV
Ketidakmampuan keuangan daerah itu sendiri dipicu oleh banyak hal, diantaranya akibat anggaran pemerintah pusat yang harus dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berimbas terhadap dana transfer pusat ke daerah.
Selain itu, juga dipicu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2021 tentang Penanganan Kesehatan yang harus dibebankan ke daerah dengan melakukan refocusing anggaran sekitar Rp 51 miliar.
Akibat refocusing itu, terjadi pengurangan belanja rutin Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, honorer kontrak, honorer insentif, operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belanja fisik yang diusulkan atau aspirasi dari anggota legislatif.
Pihaknya berubah pikiran dengan pertimbangan tidak ingin menciptakan permasalahan sosial baru seperti bertambahnya angka penganguran di Kabupaten Karimun.
Rafiq menyebut, ketidakmampuan keuangan daerah tersebut sebenarnya sudah cukup lama dirasakan dan solusinya adalah pengurangan tenaga honor.
Padahal jika merumahkan tenaga honor, Pemkab Karimun akan mampu menghemat anggaran mencapai Rp 60 miliar.
Anggaran dari merumahkan honorer itu, kata Bupati, bahkan nantinya bisa digunakan untuk melakukan segala pembangunan dan pemeliharaan.
Namun begitu, pihaknya bergeming dan memilih mempertahankan tenaga honor meski “berdarah-darah”.
Tidak jadi merumahkan tenaga honor tapi sebaliknya gaji mereka terpaksa dipangkas mencapai 40 persen hingga Desember mendatang.
“Kalau ada alternatif lain saya tidak akan sentuh ini (potong gaji 40 persen,red) tapi harus dengan berat hati mengurangi gaji mereka sebesar 40 persen selama beberapa bulan ke depan,” kata Rafiq.
Namun begitu, Rafiq mengaku dirinya bersyukur mampu bertahan selama dua tahun pandemi Covid-19 ini dan tidak ada tenaga honor yang dirumahkan apalagi sampai di-PHK.
“Ini tidak kita saja, daerah lain juga. Sehingga, mau tidak mau dan suka tidak suka kita harus ambil langkah ini (potong gaji,red) untuk melakukan penghematan terhadap belanja rutin yang kita lakukan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rachta Yahya
