Bupati Karimun Aunur Rafiq Ngaku Terpaksa Potong Gaji Tenaga Honor 40 Persen

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat wawancara dengan media terkait perkembangan kasus positif Covid-19, Senin (24/5/2021). Foto Suryakepri.com/YAHYA
Bupati Karimun Aunur Rafiq saat wawancara dengan media terkait perkembangan kasus positif Covid-19, Senin (24/5/2021). Foto Suryakepri.com/YAHYA
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

KARIMUN, SURYAKEPRI.COM–  Bupati Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) Aunur Rafiq akhirnya buka suara terkait gonjang-ganjing isu merumahkan dan potong gaji tenaga honor demi hemat anggaran di masa pandemi Covid-19.

Rafiq yang ditemui di ruang kerjanya membenarkan awalnya memiliki rencana untuk melakukan pengurangan jumlah tenaga honor karena ketidakmampuan keuangan daerah membayarkan gaji mereka.

Namun rencana itu tidak jadi pihaknya lakukan sebaliknya memilih untuk tetap mempertahankan tenaga honor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Rafiq menegaskan pihaknya tidak akan merumahkan atau bahkan memecat sejumlah tenaga honor Pemkab Karimun meski diperbolehkan oleh pemerintah pusat di tengah kondisi sulit imbas pandemi Covid-19.

“Awalnya memang ada rencana itu tapi sekarang saya pastikan kita tetap mempertahankan tenaga honor Pemkab Karimun meski pemerintah pusat memperbolehkan merumahkan di tengah kondisi sulit imbas pandemi Covid-19,” kata Rafiq, Senin (30/8/2021) sore.

Baca juga:

Bikin Tenang Tenaga Honor Usai Sekda Karimun Bilang Begini Terkait Isu PHK

Bupati Wan Sis Tegaskan Tidak Ada Wacana Pemberhentian Honorer di Pemkab Natuna

Seorang Nenek-nenek Jatuh dari Lantai 3 Sebuah Ruko di Karimun, Sempat Terekam CCTV

Ketidakmampuan keuangan daerah itu sendiri dipicu oleh banyak hal, diantaranya akibat anggaran pemerintah pusat yang harus dialihkan untuk penanganan Covid-19 sehingga berimbas terhadap dana transfer pusat ke daerah.

Selain itu, juga dipicu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun 2021 tentang Penanganan Kesehatan yang harus dibebankan ke daerah dengan melakukan refocusing anggaran sekitar Rp 51 miliar.

Akibat refocusing itu, terjadi pengurangan belanja rutin Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN, honorer kontrak, honorer insentif, operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belanja fisik yang diusulkan atau aspirasi dari anggota legislatif.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.