MA Menolak Permohonan Kasasi yang Diajukan Keluarga Korban Tragedi Semanggi I dan II

Foto: Jaksa Agung ST Burhanuddin (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Foto: Jaksa Agung ST Burhanuddin (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

SURYAKEPRI.COM – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan keluarga korban Semanggi I dan II terkait pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut peristiwa Semanggi I dan II pada rapat paripurna DPR bukan pelanggaran HAM berat. Keluarga korban tragedi Semanggi I-II mengaku kecewa.

Pihak keluarga korban Semanggi I dan II mengaku kecewa dengan putusan MA itu karena menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang membatalkan putusan PTUN Jakarta yang menyatakan Jaksa Agung melawan hukum.

“Melihat putusannya menolak kasasi dan memperkuat putusan PT TUN, tentu kami kecewa, lagi-lagi peradilan gagal memberikan keadilan dan menegakkan hak asasi manusia,” kata Kuasa hukum dari Koalisi Untuk Keadilan Korban Semanggi I & II, Tiora Pretty, saat dihubungi, Jumat (10/9/2021).

.Baca : Diduga Pakai Uang Desa Rp 200 Juta untuk Keperluan Pribadi, Pjs Kades Tanjung Pelanduk Moro Ditahan Jaksa

Wanita yang akrab disapa Pretty itu belum tahu apakah akan mengajukan upaya hukum lagi usai ditolaknya gugatan kasasi tersebut. Sebab ia masih menunggu salinan putusan MA secara lengkap.

“Sementara ini kami belum tahu apa argumentasi dari Mahkamah Agung menolak putusan kasasi karena putusan belum didapat, jadi belum bisa berkomentar lebih jauh,” ujarnya.

Jaksa Agung Menang Lawan Keluarga Korban Tragedi Semanggi

Sebelumnya, Jaksa Agung  ST Burhanuddin menang melawan korban tragedi Semanggi di tingkat kasasi. ST Burhanuddin digugat korban karena menyebut tragedi itu bukan pelanggaran HAM berat.

Kasus bermula saat Jaksa Agung menyatakan dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung RI pada 16 Januari 2020:

… Peristiwa Semanggi I dan II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti karena tidak ada alasan untuk dibentuknya Pengadilan ad hoc berdasarkan hasil rekomendasi DPR RI kepada Presiden untuk menerbitkan Keppres pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sesuai Pasal 43 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.