JAKARTA, SURYAKEPRI.COM – Ombudsman RI meminta Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi besaran harga eceran tertinggi (HET) beras.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebut, kebijakan HET beras saat ini lebih pro konsumen dibandingkan kepentingan petani.
“HET ini kalau kita lihat sebetulnya bisa dikatakan sebagai kebijakan yang di bawah optimal, artinya negara ingin menjamin akses terhadap masyarakat. Akan tetapi yang jelas ini pasti HET ini kebijakannya pro konsumen,” ujar Yeka dalam acara peringatan hari pangan sedunia 2021 secara virtual, Senin (18/10/2021).
“Bagi negara yang tentunya warga miskinnya banyak, HET ngga ada masalah tetapi seperti data BPS sampaikan warga miskin di Indonesia jumlahnya 10,4 persen dan sisanya itu adalah tidak miskin,” imbuh dia.
BACA JUGA:
- Tidak Pasang Harga Beras, Tim Satgas Pangan Polda Kepri Peringatkan Pedagang Beras
- 4 Jenis Beras dan Kandungan Manfaatnya Yang Perlu Diketahui
- Heboh Penemuan Beras Seperti Batu, Menko PKM Sidak ke Gudang Bulog Pandeglang
“Kami melihat kebijakan HET ini perlu rasanya untuk dievaluasi,” tambahnya.
Menurutnya, kebijakan HET juga harus dievaluasi melalui tiga aspek, diantaranya terkait besaran, sanksi, dan pelabelan.
“Pertama adalah terkait dengan besarannya karena ini dari 2017 sampai 2021 tidak ada penyesuaian, padahal inflasi naik, terus juga faktor biaya produksi terus meningkat,” Kata Yeka.
Kedua, terkait sanksi tegas kepada oknum pedagang yang menjual barang di atas HET. Sampai saat ini, Ombudsman belum melihat adanya penindakan tegas dari aparat terhadap para pelanggar.
Terakhir, yakni terkait dengan pelabelan, ia menyampaikan kebijakan ini bisa berlaku jika proses pelabelan sudah dilakukan dengan baik dan benar.
“Tapi pertanyaannya, apakah pelabelan beras bisa dijamin sampai titik akhir?,” kata Yeka.
“Tentunya nanti 14 hari kerja Pak Mendag, kita bisa berkoordinasi dalam rangka mengawal sama-sama sehingga nanti 30 hari kemudian semua tindakan korektif dari ombudsman sudah diselesaikan,” pungkasnya.(*)
Editor: Eddy Mesakh | Sumber: RRI.co.id
Ombudsman RI, Kementerian Perdagangan, HET Beras, Harga Beras, Harga Eceran, Harga Tertinggi, Kebutuhan Pokok
